JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat petinggi Polri menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha, disebut menjadi sasaran.
Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga penghapusan data elektronik yang diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat petingginya sebagai tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya selama periode 2025-2026 tanpa permohonan penyidik maupun laporan polisi (LP).
Besarnya perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut menjadi alasan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian terbuka selama proses penyidikan.
Kompolnas menilai penjelasan mengenai perkembangan dan substansi perkara perlu disampaikan secara berkala agar tidak berkembang menjadi spekulasi di luar penegakan hukum.
Baca Juga: Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Ini Alasannya
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan merupakan tokoh publik. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana perkara tersebut ditangani.
"Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain," kata Anam di Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Antara.
Ia berharap Mabes Polri menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka, termasuk kepada pihak-pihak yang merasa menjadi sasaran penyadapan.
Menurut Anam, penjelasan tersebut diperlukan pada setiap tahapan penanganan perkara, bukan hanya ketika ada perkembangan besar.
Kompolnas Minta Perkembangan Penyidikan DibukaAnam menegaskan transparansi diperlukan agar publik memahami perkara berdasarkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Ia juga meminta kepolisian tidak hanya menjelaskan perkembangan tahapan penyidikan, tetapi memberikan keterangan mengenai substansi kasus.
"Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan," ujarnya.
Baca Juga: Tito Karnavian Bantah Terlibat Penyadapan Presiden: Saya Fokus Tugas Mendagri
Yusril: Pemerintah Antisipasi Penyalahgunaan Alat SadapSehari sebelumnya, Senin (9/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar alat penyadapan milik instansi negara tidak disalahgunakan.
"Tentu pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan," kata Yusril.
Ia menyampaikan pemerintah mempertimbangkan langkah antisipasi seiring penyidikan kasus yang ditangani Bareskrim.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyisiran di lingkungan Istana untuk mencari perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyadapan, Yusril menyatakan hal tersebut perlu dipikirkan.
"Untuk antisipasi ke depan, tentu dipikirkan," ujarnya.
Yusril juga menyebut penyidikan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi turut mendalami kemungkinan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Menurut Yusril, intersepsi terhadap presiden perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena kepala negara memiliki kedudukan khusus.
Namun, ia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan membuka substansi hasil sadapan kepada publik, kepada Bareskrim Polri.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Danang Suryo Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV, Antara
- kompolnas
- polri
- kasus penyadapan ilegal
- Bareskrim Polri
- Yusril Ihza Mahendra
- penyadapan Presiden
