Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo menyebut pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai langkah maju dan babak baru keadilan di Tanah Air.
"Itu merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama. Pembentukan Pokja itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas berbagai hambatan penafsiran hukum yang selama ini terjadi," kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai, pembentukan Pokja yang melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung itu menjadi sinyal positif berakhirnya kebuntuan koordinasi yang selama puluhan tahun menyelimuti kasus-kasus tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dalam Pokja itu diharapkan mampu membangun mekanisme kerja yang efektif, terukur dan transparan.
Pembentukan pokja, lanjutnya, menjadi ruang komunikasi yang ideal untuk menyelaraskan proses hukum sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah penantian panjang masyarakat.
Baca juga: Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat
"Yang kita harapkan bukan sekedar terbentuknya Pokja, melainkan bagaimana Pokja itu mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Lebih dari sekedar penanganan birokrasi, Mafirion menggarisbawahi bahwa inisiatif positif itu memegang peranan penting dalam memulihkan hak-hak korban, memberikan pengakuan penuh atas penderitaan mereka, serta menjamin bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan.
Ia menegaskan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarga.
Selain penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, menurut Mafirion, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban, memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami, serta menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
"Itu kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban," ujarnya.
"Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari keadilan yang kita tuju bersama," demikian Mafirion.
Baca juga: Yusril: Pemerintah persilahkan Komnas HAM selidiki penembakan di Pidie
"Itu merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama. Pembentukan Pokja itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas berbagai hambatan penafsiran hukum yang selama ini terjadi," kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai, pembentukan Pokja yang melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung itu menjadi sinyal positif berakhirnya kebuntuan koordinasi yang selama puluhan tahun menyelimuti kasus-kasus tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dalam Pokja itu diharapkan mampu membangun mekanisme kerja yang efektif, terukur dan transparan.
Pembentukan pokja, lanjutnya, menjadi ruang komunikasi yang ideal untuk menyelaraskan proses hukum sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah penantian panjang masyarakat.
Baca juga: Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat
"Yang kita harapkan bukan sekedar terbentuknya Pokja, melainkan bagaimana Pokja itu mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Lebih dari sekedar penanganan birokrasi, Mafirion menggarisbawahi bahwa inisiatif positif itu memegang peranan penting dalam memulihkan hak-hak korban, memberikan pengakuan penuh atas penderitaan mereka, serta menjamin bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan.
Ia menegaskan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarga.
Selain penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, menurut Mafirion, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban, memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami, serta menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
"Itu kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban," ujarnya.
"Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari keadilan yang kita tuju bersama," demikian Mafirion.
Baca juga: Yusril: Pemerintah persilahkan Komnas HAM selidiki penembakan di Pidie
