LSI Nilai Tindak Lanjut Polemik Ijazah Gibran di DPR Bisa Langsung ke Hak Menyatakan Pendapat

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. (Sumber: Situs Wakil Presiden RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai partai-partai di parlemen merupakan pihak yang menentukan proses tidak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, proses itu bergantung kepada interpretasi di DPR, di mana interpretasi itu berkaitan dengan kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif tersebut. 

Proses itu dapat dimulai dari hak interpelasi atau hak angket, lalu hak menyatakan pendapat. Namun, prosesnya juga bisa lebih cepat, langsung kepada hak menyatakan pendapat.

"Yang menentukan proses ini, minimal secara formal, adalah partai-partai yang saat ini ada di parlemen," ujar Djayadi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (10/11/2026). 

Melihat kondisi saat ini, ada tujuh partai yang secara resmi berkoalisi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, satu partai ada di luar koalisi.

Baca Juga: Bivitri Sebut HMP Pemakzulan Gibran Bisa Segera Dimulai: Putusan Hukum Jelas, Tinggal Proses Politik

Oleh karena itu, Djayadi menilai proses pemakzulan Gibran hanya akan berjalan jika partai koalisi tidak menolak usulan pemakzulan tersebut. 

"Tinggal apakah mereka akan setuju dengan (anggota DPR Fraksi PKS) Pak Rahmat Saleh, langsung ke HMP (hak menyatakan pendapat), atau akan dimulai dari hak angket atau malah hak bertanya. Itu saja persoalannya," ucapnya. 

Namun, ia menilai saat ini partai-partai cenderung setuju untuk langsung menggunakan hak menyatakan pendapat.

Djayadi menyinggung pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tentang kemungkinan hak menyatakan pendapat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal pendidikan Gibran. 

Baca Juga: PSI Minta PKS Tak Langsung Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Menurutnya, pernyataan Doli itu sudah mengerucut ke arah hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA soal polemik ijazah Gibran. 

"Memang HMP itu akan lebih lebih cepat (prosesnya) saya kira memang," ucap Djayadi. 

Ia menjelaskan, proses HMP dapat dimulai dari pengajuan oleh 25 orang anggota DPR. Setelah adanya pengusulan, kemudian DPR bersidang.

Jika 2/3 anggota DPR hadir, lalu mereka setuju dengan usulan pemakzulan wapres, maka kemudian bisa langsung diusulkan ke MK untuk diperiksa lebih lanjut secara hukum. 

Berbeda jika proses dimulai dengan hak interpelasi atau hak angket. Setelah digunakannya dua hak tersebut, proses kemudian berlanjut ke hak menyatakan pendapat, baru ke MK.

Proses tersebut dinilai lebih panjang dibanding langsung menggunakan hak menyatakan pendapat.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV