Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan belum ada arahan resmi dari pimpinan partai kepada Fraksi Gerindra di DPR terkait sikap menghadapi polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kamrussamad mengatakan Fraksi Gerindra baru akan menggelar rapat internal pada hari ini untuk membahas dinamika yang berkembang, termasuk menyikapi putusan MA dan MK. Rapat tersebut akan dilaksanakan setelah rapat paripurna DPR membuka masa sidang pada hari ini, Selasa (10/11).
“Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat,” kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia mengatakan, Gerindra memahami adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan polemik terkait putusan kedua lembaga peradilan tersebut segera ditindaklanjuti oleh parlemen.
“Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Terkait kemungkinan Gerindra ikut mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Kamrussamad mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pembahasan internal.
“Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” kata dia.
Meski belum menentukan sikap resmi, Kamrussamad menegaskan Gerindra akan menghormati aspirasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain di DPR.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini,” tuturnya.
Ia menegaskan, sikap partai tetap berlandaskan pada konstitusi, penegakan hukum, serta aspirasi masyarakat. Menurutnya, Gerindra merupakan organisasi politik yang berdiri berdasarkan landasan konstitusi negara.
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum. Itu sudah pasti dasarnya dan juga memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang dari masyarakat," katanya.
"Dan teman-teman bisa melihat, merasakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat saat ini terhadap putusan MA maupun putusan MK,” jelas Kamrussamad.
Ia menegaskan Gerindra juga tidak akan melarang anggota fraksi menyampaikan pendapat atau menggunakan haknya sebagai anggota dewan.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” ujar Kamrussamad.
“Ya, karena setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana undang-undang MD3,” lanjutnya.
Di sisi lain, Kamrussamad mengatakan komunikasi antara Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain di DPR selama ini tetap berjalan.
“Komunikasi lintas fraksi selalu berjalan dalam banyak aspek. Utamanya mengawal program prioritas pemerintah, apa saja temuan selama masa reses, khususnya pengawasan yang berkaitan dengan program MBG, program KDMP, Kampung Nelayan Merah Putih, program sejuta rumah dan program-program layanan kesehatan. Itu kami mendapatkan juga masukan dari masyarakat dan juga teman-teman yang turun di daerah pemilihannya masing-masing,” ungkapnya.
“Kita menghormati penggunaan hak anggota dari fraksi-fraksi lain. Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat undang-undang MD3,” pungkas dia.
Kamrussamad juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berujung menyangkut Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan saat ini Gerindra masih mempelajari putusan MA dan MK serta mencermati perkembangan yang terjadi di parlemen.
“Saya kira banyak spekulasi yang berkembang, tetapi fokus kita sebetulnya adalah tetap ingin menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas nasional bukan hanya keamanan, tapi politik menjadi sarana penting untuk kelanjutan pembangunan nasional kita. Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” kata Kamrussamad.
Terakhir, saat ditanya apakah persoalan tersebut berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket atau hanya menyangkut Gibran, Kamrussamad menjelaskan pihaknya masih mendalami putusan MA.
Ia mengatakan gugatan awal yang diterima berkaitan dengan Wakil Presiden sehingga objek perkara tersebut merujuk pada satu orang yang sedang menduduki jabatan tersebut.
“Kalau kami sedang mempelajari putusan MA dan putusan MK. Kalau berdasarkan gugatan awal yang kami terima, gugatannya kepada wakil presiden, maka sudah pasti itu berkaitan dengan satu objek saja, yaitu berkaitan dengan satu orang yang sedang menduduki jabatan. Itu yang sedang kami pelajari dalam putusan Mahkamah Agung,” pungkasnya.
Putusan MAPutusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA bahkan memerintahkan agar surat itu dimusnahkan.
Itu adalah putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. selaku pemohon atau penggugat, melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku termohon atau tergugat.
Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada hari Jumat (30/10/2026). Majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H..
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian putusan MA sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Jumat (30/10).
Dikabulkannya seluruh gugatan tersebut merujuk pada tuntutan awal penggugat yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT pada tanggal 19 Februari 2026.
