EtIndonesia.com Pada 5 November, Dewan Urusan Daratan Taiwan merangkum sembilan bentuk utama represi lintas negara yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Jumlah orang yang menjadi korban represi lintas negara tersebut telah melampaui 130 orang. Menteri Kehakiman Taiwan juga menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang Anti-Infiltrasi untuk menghadapi ancaman.
“Sejak 2005, jumlah orang yang menjadi sasaran represi lintas negara PKT terhadap Taiwan mencapai 131 orang, dengan total 149 kasus. Tujuan PKT adalah memengaruhi seluruh rakyat Taiwan, melumpuhkan jalannya pemerintahan, dan pada akhirnya menghancurkan sistem demokrasi Taiwan,” ujar Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Republik Tiongkok (Taiwan), Liang Wen-chieh.
Kasus represi lintas negara yang dilakukan PKT terhadap Taiwan terus bermunculan. Pada 5 November, Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Liang Wen-chieh menyampaikan di Yuan Legislatif bahwa represi lintas negara PKT terhadap Taiwan dapat dibagi menjadi sembilan bentuk utama. Metode yang digunakan tidak hanya mengancam keselamatan fisik seseorang, tetapi juga merambah ranah hukum, ekonomi, dan ruang digital.
“Saat ini pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi 131 orang, tetapi sebenarnya mungkin ada lebih dari 800 orang yang ditahan atau berada di bawah kendali PKT,” ujar peneliti Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Shen Ming-shih.
“Banyak keluarga berusaha menyelamatkan mereka secara diam-diam atau melalui berbagai jalur dan hubungan tertentu. Karena itu, mereka tidak ingin kasus tersebut dipublikasikan atau diketahui pemerintah Taiwan,” tambahnya.
“Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar terdapat banyak kasus yang tidak tercatat. Karena keluarga mereka berada di Tiongkok dan perusahaan mereka juga beroperasi di sana, mereka tentu takut mengalami pembalasan sehingga tidak berani mengungkapkannya,” jelasnya.
Liang Wen-chieh menjelaskan bahwa sembilan bentuk represi tersebut meliputi:
- Serangan fisik, seperti penyerangan, penyiraman cat, dan rekayasa kecelakaan lalu lintas.
- Penuntutan pidana, seperti pemberian hadiah untuk penangkapan buronan, penangkapan ilegal, dan persidangan melalui sistem peradilan.
- Tekanan psikologis, termasuk memasukkan orang-orang tertentu ke dalam daftar yang disebut sebagai “elemen keras kepala pendukung kemerdekaan Taiwan” atau “antek dan kaki tangan kemerdekaan Taiwan”, serta melakukan pengawasan dan pembuntutan.
- Tekanan digital, seperti menyebarkan foto satelit tempat tinggal seseorang dan informasi palsu.
- Larangan keluar-masuk wilayah, yang diberlakukan terhadap korban maupun anggota keluarga mereka.
- Ancaman dan pelecehan terhadap keluarga, kerabat, teman, serta mitra bisnis korban.
- Tekanan ekonomi, termasuk pembatasan transaksi dengan mitra tertentu dan pembekuan rekening bank.
- Intimidasi terhadap pejabat pemerintah Taiwan, melalui ancaman dan tekanan.
- Penyalahgunaan proses hukum dan tekanan internasional, termasuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam kegiatan internasional atau menggunakan organisasi internasional untuk membatasi kebebasan individu.
“Represi lintas negara PKT terhadap Taiwan sudah berlangsung bahkan sebelum PKT mendirikan kekuasaannya,” kata Wakil Ketua Front Demokrasi Tiongkok, Sheng Xue.
“Pada masa lalu, sejak hubungan dan pertukaran antara kedua sisi Selat Taiwan mulai berkembang, selama bertahun-tahun PKT telah melakukan perang kognitif, perang tanpa batas, perang hukum, dan perang media. Sebenarnya, semua metode itu telah mereka gunakan,” tambahnya.
Shen Ming-shih mengatakan: “Kita tahu bahwa PKT tidak dapat secara langsung mengendalikan lembaga peradilan Taiwan. Karena itu, mereka juga tidak dapat menggunakan sistem hukum Taiwan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap individu tertentu. Maka, mereka menggunakan cara-cara di luar hukum untuk memberikan peringatan, bahkan terkadang melalui kekerasan. Namun, tindakan tersebut juga memicu reaksi keras dari berbagai negara.”
Liang Wen-chieh menegaskan bahwa ambisi PKT untuk mencaplok Taiwan dan menghapus Republik Tiongkok tidak pernah berubah.
Dalam situasi saat ini yang semakin kompleks dan serius, PKT mempercepat persiapan militernya untuk menyerang Taiwan, dengan tujuan memaksakan penyatuan melalui kekuatan militer atau memaksa Taiwan menyerah. Pada saat yang sama, PKT juga meningkatkan perang hukum, perang psikologis, dan perang opini publik terhadap Taiwan.
Sheng Xue mengatakan: “Pertama, seluruh dunia harus memahami dengan jelas hakikat PKT. Ini adalah hal yang paling penting. Tujuan mereka adalah menghancurkan peradaban, budaya, demokrasi, dan kebebasan Anda. Mereka hanya sedang mencari kesempatan, mencari cara, dan menggunakan berbagai taktik. Hanya dengan memahami hal mendasar ini, Anda dapat melakukan perlawanan secara menyeluruh.”
Untuk menghadapi represi lintas negara PKT, Liang Wen-chieh mengatakan pemerintah Taiwan saat ini sedang mendorong sejumlah langkah, antara lain segera mengidentifikasi kasus-kasus yang diduga sebagai represi lintas negara, mencegah tersangka yang terlibat meninggalkan wilayah Taiwan, memberikan panduan kepada masyarakat mengenai cara menghadapi ancaman, bekerja sama dengan negara-negara demokrasi sekutu untuk melakukan perlawanan, serta melengkapi kekurangan dalam peraturan perundang-undangan.
Shen Ming-shih mengatakan: “PKT sebenarnya sudah memiliki pola operasi tersendiri dalam melakukan represi lintas negara. Perintah utamanya berasal dari Partai, atau dari lembaga-lembaga pusat terkait, seperti Kementerian Keamanan Negara dan departemen sejenis lainnya.”
Liang Wen-chieh menyatakan bahwa Dewan Urusan Daratan Taiwan ke depannya akan membentuk saluran pelaporan khusus agar masyarakat yang mengalami tindakan semacam ini dapat memperoleh bantuan.
Sheng Xue mengatakan: “Pertama, jangan pernah menyimpan ilusi apa pun terhadap PKT. Selain itu, partai politik, pemimpin, maupun politisi dari negara mana pun jangan berpandangan pendek. Jangan hanya mengejar hubungan sementara atau keuntungan ekonomi sesaat dengan PKT. Padahal, pada dasarnya hal itu justru merusak fondasi negara-negara tersebut dan nilai-nilai universal yang mereka junjung.”
Sementara itu, Menteri Kehakiman Taiwan, Zheng Ming-qian, menyatakan bahwa peraturan hukum yang berlaku saat ini belum cukup memberikan efek jera terhadap tindakan represi lintas negara. Kementerian Kehakiman sedang mengkaji revisi Undang-Undang Anti-Infiltrasi, termasuk menambahkan ketentuan pidana baru dan memperberat hukuman bagi para pelaku.
Meng Xinqi | Luo Ya | Chen Jianming
