jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut dialog lintas partai di parlemen telah dilakukan menyikapi usul guru besar dan masyarakat sipil agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).
"Banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat," kata dia menjawab awak media dikutip Selasa (10/11).
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
Diketahui, guru besar dan akademisi mengusulkan HMP setelah muncul skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka usai putusan MA dan pertimbangan MK.
Hasto menilai opsi menggunakan HMP menjadi pilihan masuk akal bagi DPR menyikapi skandal ijazah Gibran.
BACA JUGA: Disebut Punya Kedekatan dengan Jenderal Listyo, Mendagri Tito Beri Penjelasan Begini
"Hal menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujarnya.
Toh, kata Hasto, HMP menjadi pilihan masuk akal jika melihat persoalan akibat putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.
BACA JUGA: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy
Termasuk, ungkap dia, HMP bisa menjawab persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyokong Gibran pada Pilpres 2024.
"Berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," ujarnya.
Hasto memastikan PDIP bakal terus mendengar aspirasi publik dengan membuka dialog terkait polemik ijazah Gibran.
"Nah, sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR RI," katanya.
Polemik ijazah Gibran mengemuka setelah muncul pertimbangan MK terhadap putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MK dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.
Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Polemik ijazah Gibran makin menguat setelah muncul putusan MA nomor 742/K/TUN/2026 terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
MA dalam putusan mengabulkan petitum pemohon yang satu di antaranya meminta suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.(ast/jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
