Pantau - Pemerintah Indonesia menetapkan tiga prioritas utama untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030, yakni perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat melalui program perhutanan sosial.
Ketiga prioritas tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan pendanaan internasional, alih teknologi, dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penghentian deforestasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam peta jalan global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.
Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Hutan dan Restorasi EkosistemHaruni menjelaskan bahwa prioritas pertama Indonesia berfokus pada perlindungan kawasan hutan dan pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan.
"Prioritas pertama adalah perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Upaya tersebut mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan," kata Haruni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan deforestasi dan meningkatkan kemampuan sektor kehutanan serta penggunaan lahan dalam menyerap emisi karbon.
Selain restorasi hutan dan gambut, pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui sistem peringatan dini.
Upaya tersebut juga mencakup pencegahan berbasis masyarakat dan peningkatan kecepatan penanganan kebakaran, terutama di wilayah rawan serta kawasan ekosistem gambut.
Kebijakan itu disampaikan dalam peluncuran peta jalan kepresidenan COP30 mengenai peningkatan upaya penghentian dan pembalikan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.
Ekonomi Kehutanan Berkelanjutan Jadi Prioritas KeduaPrioritas kedua pemerintah adalah meningkatkan kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multiusaha kehutanan.
Pendekatan tersebut mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengembangan jasa lingkungan, dan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan tanpa merusak fungsi hutan.
Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional.
Mekanisme tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penerimaan guna mendukung kegiatan konservasi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperkuat manfaat ekonomi kawasan hutan sekaligus mempertahankan kelestarian ekosistem.
Perhutanan Sosial Jangkau 8,3 Juta HektarePrioritas ketiga Indonesia adalah memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Program Perhutanan Sosial.
Pemerintah mencatat akses pengelolaan hutan melalui program tersebut telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektare.
Program itu juga telah memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan manfaat ekonomi perhutanan sosial melalui pendampingan teknis dan penguatan pembiayaan.
Pengembangan usaha masyarakat serta perluasan akses pasar juga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mendukung keberlanjutan program.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan sekaligus berperan dalam menjaga kelestariannya.
Indonesia Dorong Pendanaan Internasional untuk Tekan DeforestasiDalam forum COP31, Indonesia menekankan perlunya dukungan internasional yang lebih mudah diakses dan memiliki kepastian pendanaan.
Salah satu mekanisme yang didorong adalah pembayaran berbasis hasil atau results-based payments melalui skema REDD+.
Skema tersebut berkaitan dengan pemberian insentif atas hasil pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Selain pembiayaan, Indonesia menilai dukungan alih teknologi dan peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan.
Dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, pemantauan kawasan hutan, serta pelaporan yang transparan.
Pemerintah Tekankan Koordinasi Lintas SektorIndonesia juga mengingatkan bahwa upaya menekan deforestasi tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan sektor kehutanan.
Tekanan terhadap kawasan hutan turut berkaitan dengan penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan rantai pasok komoditas.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antarsektor agar kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan target perlindungan hutan.
Ketiga prioritas yang disampaikan dalam COP31 tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mendukung penghentian deforestasi dan degradasi hutan pada 2030.
