Pantau - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI menjadi langkah paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan ketentuan konstitusional.
Meski demikian, Andreas memastikan PDIP belum akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Andreas, masih terdapat sejumlah tahapan dan proses internal fraksi yang harus dilalui sebelum mekanisme tersebut dapat diajukan secara resmi.
PDIP Masih Bahas HMP dan Pantau Dinamika Rapat Paripurna DPRAndreas menjelaskan bahwa komunikasi antaranggota Fraksi PDIP di DPR RI terus berlangsung untuk menentukan langkah dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme konstitusional yang tersedia serta perkembangan politik di lingkungan parlemen.
Menurutnya, proses yang harus ditempuh fraksi masih cukup panjang sehingga belum memungkinkan pengajuan HMP dilakukan dalam rapat paripurna pada hari yang sama.
PDIP juga akan mencermati dinamika yang berkembang selama berlangsungnya rapat paripurna sebelum menentukan langkah berikutnya.
Andreas menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dari segi waktu dibandingkan mekanisme lain yang tersedia di DPR.
Namun, ia menekankan bahwa setiap langkah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
PDIP Soroti Putusan MK dan MA Terkait Ijazah GibranAndreas menyampaikan bahwa persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran telah berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, keberadaan putusan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa persoalan itu perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme yang tersedia di DPR RI.
Ia menilai pembahasan mengenai persoalan ijazah wakil presiden harus memperhatikan ketentuan konstitusi, terutama mekanisme yang berkaitan dengan kedudukan presiden dan wakil presiden.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.
Andreas menegaskan pentingnya memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan agar langkah yang diambil DPR memiliki landasan konstitusional.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski dinilai sebagai pilihan paling rasional, penggunaan HMP tetap membutuhkan proses politik dan prosedur kelembagaan sebelum dapat dilaksanakan.
Dasco Sebut Anggota DPR Lintas Fraksi Ingin Sampaikan AspirasiSebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Dasco, aspirasi tersebut juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat yang menginginkan persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi DPR.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menjelaskan bahwa DPR RI baru memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026), setelah sebelumnya menjalani masa reses.
Selama masa reses, anggota DPR menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sehingga aktivitas persidangan belum kembali berlangsung.
Dengan dibukanya masa sidang, berbagai aspirasi yang berkembang terkait persoalan Wakil Presiden Gibran berpeluang dibahas melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum terdapat kepastian mengenai waktu pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh PDIP.
PDIP masih melanjutkan komunikasi internal fraksi sekaligus mencermati perkembangan di parlemen sebelum menentukan langkah resmi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran.
