Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi langkah kepolisian yang sigap menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Puan meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional hingga terungkap.
Puan menegaskan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
“Sidang dewan yang terhormat, di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapkan pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," kata Puan saat pidato dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).
"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPR memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga integritas demokrasi. Salah satunya dengan memastikan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tetap terjaga.
“DPR RI juga memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional. DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Puan kemudian mengingatkan agar kewenangan negara tidak digunakan sebagai instrumen untuk melayani kepentingan politik tertentu. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan kriminalisasi maupun pembungkaman terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” pungkas Puan.
