JAKARTA, KOMPAS — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiagakan 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor perbankan untuk membentengi sistem keuangan nasional dari gelombang serangan digital global. Langkah mitigasi ini diambil menyusul maraknya insiden serangan siber yang melumpuhkan sejumlah institusi finansial di Jepang, Perancis, Malaysia, dan Singapura.
Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Prabaswari mengatakan, BSSN terus memantau perkembangan situasi keamanan siber global, khususnya pada sektor keuangan. Pemantauan berkala tersebut difokuskan pada dinamika ancaman siber yang menerpa sejumlah negara, di antaranya Jepang, Perancis, Malaysia, dan Singapura.
”Berbagai perkembangan tersebut menjadi perhatian sekaligus referensi penting bagi BSSN untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko terjadinya insiden serupa di Indonesia,” ujar Prabaswari melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
BSSN berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan secara proaktif, memperkuat kolaborasi, serta memastikan bahwa setiap perkembangan ancaman siber dapat diantisipasi secara terukur dan tepat demi menjaga keamanan dan ketahanan ruang siber Indonesia.
Di Jepang dan Perancis, sindikat peretas internasional melancarkan serangan pemeras (ransomware) canggih yang sempat mengganggu operasional sistem kliring antarbank serta perputaran transaksi harian. Penetrasi siber di kedua negara tersebut juga memicu kebocoran data identitas jutaan nasabah setelah pelaku berhasil menyusup melalui celah keamanan vendor penyedia jasa teknologi finansial.
Sementara di kawasan Asia Tenggara, sektor perbankan Malaysia dan Singapura diguncang oleh maraknya penipuan rekayasa sosial serta penyusupan siber pada sistem penghubung aplikasi pembayaran digital. Gelombang serangan otomatisasi tersebut menimbulkan kerugian likuiditas yang signifikan hingga memaksa otoritas moneter setempat memperketat standar otentikasi transaksi elektronik.
Kekhawatiran publik kian mengemuka setelah peta pemantau ancaman Fortiguard Labs merekam 7,3 juta percobaan serangan siber ke Indonesia dalam sepekan terakhir, dengan intensitas mencapai 12 serangan setiap detiknya. Dari jutaan serangan tersebut, industri perbankan dan jasa keuangan tercatat menjadi target nomor satu yang paling banyak disasar dengan 3,2 juta serangan, melampaui sektor teknologi (1,4 juta serangan) dan lembaga pemerintah (741.000 serangan).
Menanggapi kekhawatiran publik, Prabaswari menjelaskan bahwa lonjakan grafik serangan pada dasbor pemantau komersial seperti Fortiguard Labs hanyalah catatan aktivitas otomatis yang ditangkap oleh perangkat keamanan. Data pemantau tersebut mencatat ribuan percobaan akses mencurigakan di luar sistem, sehingga tidak serta-merta mencerminkan jumlah insiden pembobolan yang terjadi di sektor perbankan Indonesia.
Kendati demikian, BSSN tetap menyiagakan 151 Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh entitas perbankan dan lembaga keuangan untuk mempercepat rantai koordinasi saat terjadi gangguan digital. Kesiapan operasional dari 151 tim tersebut kemudian dikonsolidasikan lewat apel akbar yang menghadirkan sekitar 1.000 praktisi keamanan teknologi informasi lintas lembaga.
Selain konsolidasi personel di lapangan, kemampuan teknis anggota tim diasah secara berkala melalui simulasi penanganan krisis atau table top exercise dan penyusunan buku panduan profil risiko industri finansial. Kesiapsiagaan tersebut juga ditopang oleh sistem peringatan dini terintegrasi yang memindai lalu lintas data mencurigakan selama 24 jam penuh.
Melalui sistem pemindaian tersebut, kata Prabaswari, BSSN sepanjang tahun 2026 telah menyalurkan 202 notifikasi potensi bahaya ke unit tanggap perbankan serta 38 notifikasi khusus ke tingkat sektoral. Notifikasi berkala ini menjadi peringatan dini bagi pengelola sistem pembayaran untuk segera menutup lubang kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan siber.
Lebih jauh, BSSN menegaskan bahwa lonjakan data serangan siber yang sempat viral di media sosial berhasil dicegah dan ditahan sepenuhnya oleh sistem pengaman jaringan. Seluruh data pemantauan juga membuktikan bahwa belum ada kebocoran dana nasabah maupun gangguan pada sistem utama perbankan nasional.
Kendati belum ada yang jebol, lanjut Prabaswari, pengawasan tetap diperketat mengingat para peretas kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence). Pemanfaatan algoritma pembelajaran mesin tersebut memungkinkan sindikat peretas melancarkan rekayasa sosial otomatis dan memindai celah keamanan transaksi dengan kecepatan tinggi.
Merespons pergeseran taktik digital tersebut, BSSN telah menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan (security advisory) sepanjang tahun 2026 sebagai panduan teknis penangkalan serangan berbasis AI. Dokumen berkala ini menjadi rujukan operasional bagi 151 tim tanggap di sektor perbankan untuk segera menambal kerentanan perangkat lunak sebelum disusupi kode berbahaya.
”BSSN berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan secara proaktif, memperkuat kolaborasi, serta memastikan bahwa setiap perkembangan ancaman siber dapat diantisipasi secara terukur dan tepat demi menjaga keamanan dan ketahanan ruang siber Indonesia,” tegas Prabaswari.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, mendesak BSSN segera mengambil langkah terpadu guna meredam kecemasan publik. Langkah tegas dan penjelasan transparan dinilai mendesak agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai keamanan dana serta data mereka di industri perbankan.
”Negara harus segera bertindak dan memberikan penjelasan resmi yang menenangkan agar tidak muncul kepanikan maupun informasi simpang siur di ruang publik,” ujar Oleh.
Oleh menegaskan bahwa tingginya anomali yang terdeteksi pada laman pemantau seperti FortiGuard Labs bukan berarti sistem perbankan nasional telah berhasil dibobol oleh sindikat peretas. Namun, lonjakan ancaman tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat benteng pertahanan digital.
Menurutnya, urgensi pengetatan proteksi kian mendesak menyusul laporan investigasi media massa Jepang yang mengungkap bocoran percakapan sindikat peretas asal Korea Utara. Dalam dokumen tersebut, peretas disebut telah menetapkan Indonesia ke dalam daftar wilayah prioritas operasi peretasan finansial global.
Oleh karena itu, Oleh mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar tidak terjebak dalam perdebatan pembagian kewenangan atau saling lempar tanggung jawab. Masyarakat saat ini dinilai membutuhkan langkah perlindungan terpadu dari pemerintah serta penjelasan yang jernih mengenai situasi faktual dan potensi risiko yang dihadapi.
”Ancaman siber hari ini bukan lagi sekadar pencurian data, melainkan dapat menyentuh infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, hingga layanan publik sehingga kita harus belajar dari sejumlah negara Eropa yang pernah lumpuh,” tutur Oleh.
Di sisi lain, kanjut Oleh, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran BSSN untuk meminta penjelasan tentang kesiapan mitigasi teknis di lapangan. Pemanggilan tersebut sekaligus untuk mengevaluasi efektivitas pola koordinasi BSSN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Komisi I DPR juga mendorong BSSN menyampaikan tren ancaman siber secara berkala kepada publik, mengingat BSSN pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang tahun 2025. DPR pun mendesak percepatan penuntasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai payung hukum yang mengatur kewajiban standar proteksi bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik.
