Makassar, ERANASIONAL.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah Polda Sulawesi Selatan bersama Polrestabes Makassar yang berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram dengan cara mengoplosnya menjadi LPG nonsubsidi jenis Bright Gas.
Apresiasi tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, saat konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan minyak dan gas bumi (migas), Selasa (10/11/2026).
Lilik menjelaskan, lokasi yang digerebek polisi merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak lagi beroperasi sejak November 2023.
Menurutnya, Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.
“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,”jelas Lilik, Saat diwawancara di TKP, Selasa 10 November 2026.
Pasokan terakhir ke lokasi tersebut kata dia diterima jauh sebelum status pangkalan dinyatakan tidak aktif. Agen resmi yang sebelumnya menyalurkan LPG ke pangkalan itu juga telah diputus kerja samanya.
Praktik Pengoplosan Membahayakan KeselamatanSelain merugikan negara dan masyarakat, Pertamina mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG secara ilegal sangat berbahaya karena tidak mengikuti standar keselamatan yang berlaku.
Proses pemindahan gas dari satu tabung ke tabung lainnya secara tidak sesuai prosedur berpotensi memicu kebocoran hingga ledakan.
“Risiko tersebut semakin besar karena LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar,”ucap Lilik.
Lilik juga menyoroti cara-cara tidak standar yang digunakan pelaku dalam proses pengoplosan, termasuk penggunaan es batu untuk membantu proses pemindahan gas.
Praktik semacam ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengoplosan maupun pengguna LPG hasil pengisian ilegal.
Distribusi LPG Pertamina Memiliki Standar KetatLilik menjelaskan, Pertamina menerapkan sistem distribusi berjenjang untuk memastikan kualitas, keamanan, serta ketepatan penyaluran LPG kepada masyarakat.
Pasokan LPG berasal dari impor maupun kilang dalam negeri. Selanjutnya, gas dikirim menggunakan kapal laut menuju depo LPG, termasuk fasilitas di Bosowa dan Integrated Terminal Makassar.
Dari depo, LPG disalurkan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Fasilitas ini dilengkapi peralatan berstandar migas untuk memastikan proses pengisian, takaran, dan keamanan tabung sesuai ketentuan.
Setelah melalui SPBE, tabung LPG kemudian didistribusikan kepada agen resmi dan diteruskan ke pangkalan yang terdaftar di Pertamina.
Karena itu, penyalahgunaan LPG melalui praktik pengoplosan di luar jalur resmi berpotensi mengabaikan berbagai standar keselamatan yang telah diterapkan perusahaan.
Manfaatkan Selisih Harga untuk Meraup KeuntunganDalam pengungkapan kasus tersebut, kepolisian mengamankan sekitar 100 tabung LPG subsidi yang diduga disalahgunakan oleh pelaku.
Praktik pengoplosan ini diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan memanfaatkan selisih harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi.
Sebagai gambaran, harga eceran LPG 3 kilogram berada di kisaran Rp19.000. Sementara itu, Bright Gas ukuran 5,5 kilogram dijual sekitar Rp111.000 dan ukuran 12 kilogram mencapai Rp232.000.
Perbedaan harga tersebut menjadi celah bagi pelaku untuk meraup keuntungan dengan memindahkan isi LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi.
Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak mendukung praktik penyalahgunaan LPG subsidi dalam bentuk apa pun.
Masyarakat juga diminta membeli LPG, baik subsidi maupun nonsubsidi, melalui pangkalan dan outlet resmi Pertamina untuk memastikan produk yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kualitas. []
