Gaji di Atas Rp3,5 Juta Tetap Bisa Dapat BSU 2026, Ini Ketentuannya

Ilustrasi uang rupiah. (Sumber: Envato)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Batas gaji Rp3,5 juta menjadi salah satu persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Namun, ketentuan itu tidak berlaku mutlak untuk seluruh pekerja karena pemerintah memberikan pengecualian bagi mereka yang bekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta tetap berpeluang mendapatkan bantuan apabila memenuhi batas upah berdasarkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) di wilayah kerjanya.

Ketentuan baru tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 28 Oktober 2026 itu mengatur kembali batas penghasilan calon penerima.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menggunakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penghitungan. Nilainya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, bukan seluruh komponen penghasilan yang diterima pekerja.

Baca Juga: Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Sudah Bisa Diakses, Ini Cara Cek Penerima BSU Rp900.000

Pasal 4 ayat (3) Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menyebutkan:

"Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh."

Pengecualian tersebut membuat batas gaji penerima BSU tidak hanya mengacu pada angka Rp3,5 juta.

Pekerja tetap harus memenuhi persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan Gaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Menerima BSU

Besaran batas upah penerima BSU 2026 ditentukan berdasarkan kebijakan upah minimum di daerah tempat pekerja bekerja.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur dua kondisi khusus:

• Daerah memiliki UMK di atas Rp3,5 juta: batas maksimal gaji penerima BSU mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
• Daerah tidak menetapkan UMK: batas maksimal mengikuti UMP yang juga dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.

Artinya, pekerja yang menerima gaji lebih dari Rp3,5 juta tidak otomatis gugur sebagai calon penerima. Mereka masih dapat memenuhi persyaratan apabila penghasilannya tidak melampaui batas yang ditetapkan berdasarkan UMK atau UMP daerahnya.

Sebagai contoh, apabila UMK suatu daerah berada di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan calon penerima mengikuti nilai UMK tersebut setelah pembulatan ke atas sesuai ketentuan. Sementara itu, pekerja di daerah tanpa UMK menggunakan ketentuan UMP.

Namun, penghitungan gaji tidak menggunakan seluruh pendapatan yang diterima pekerja. Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur acuan yang digunakan adalah gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem, terdiri atas upah pokok serta tunjangan tetap.

Baca Juga: Update Pencairan BSU Kuartal IV 2026, Kemnaker Masih Verifikasi Data Penerima

Syarat Penerima dan Besaran BSU 2026

Selain ketentuan batas penghasilan, calon penerima BSU 2026 harus memenuhi persyaratan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
• Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas UMP/UMK sesuai ketentuan daerah.
• Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Informasi resmi BSU 2026 dari Kemnaker juga menyebut bantuan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Ketentuan prioritas ini perlu dibedakan dari persyaratan utama dalam Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Besaran BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan dibayarkan sekaligus sehingga penerima yang memenuhi ketentuan memperoleh total Rp900.000.

Namun, penyaluran bantuan juga mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Apabila kemudian diketahui penerima tidak memenuhi persyaratan, dana BSU yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas negara.

Cara Cek Status Penerima BSU 2026

Masyarakat dapat memantau informasi penerima bantuan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Situs yang disediakan untuk pengecekan BSU 2026 adalah:

• https://bsu.kemnaker.go.id/

Pada layanan tersebut, pekerja diarahkan untuk melakukan pengecekan menggunakan NIK. Namun, Kemnaker menyatakan mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.

Karena itu, pekerja perlu menunggu pengumuman mekanisme tersebut sebelum memastikan status kepesertaan atau penerimaan bantuan.

Informasi mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara BSU 2026 juga dapat mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar hanya menggunakan kanal resmi pemerintah dan tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Danang Suryo Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV