HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot jabatan Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Padahal keduanya baru sebulan menjalankan tugas di lingkungan Istana Kepresidenan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian perombakan jabatan perwira tinggi serta perwira menengah di tubuh Polri.
Penarikan kedua jenderal bintang tiga itu terbilang cepat, karena Syahar dan Yudi baru ditempatkan di KSP pada 2 Oktober 2026.
Setelah ditarik dari penugasan tersebut, Syahar mendapatkan posisi baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri.
Sementara itu, Yudi Gustawan dialihkan ke jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Rotasi tersebut berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain menarik Syahar dan Yudi, Suyudi juga melakukan pergantian pada posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri.
Jabatan yang sebelumnya diemban Brigjen Moh. Irhamni kini dialihkan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Adapun Irhamni mendapatkan penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Perombakan tersebut menambah daftar pergeseran jabatan di lingkungan kepolisian sejak Suyudi menjabat sebagai Kapolri.
Kasus Penyadapan Seret Mantan Kapolri
Di sisi lain, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus bergulir.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena dikabarkan sedang mengalami sakit.
Hasil penelusuran awal penyidik juga mengungkap bahwa dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pihak lain disebut turut menjadi korban, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga figur masyarakat.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP yang memiliki ancaman pidana hingga enam tahun penjara.
Para tersangka turut disangkakan melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.
Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menyebut tindakan yang diduga dilakukan para tersangka sebagai bentuk makar. (*)
