Jakarta, VIVA - Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (10/11/2026), tidak membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Dari pantauan awak media, Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dampingi Puan Maharani.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna dihadiri 414 anggota dewan dari 580 dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.
"Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI, daftar hadir pada rapat paripurna kali ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," ucap Puan Maharani disambut riuh tepuk tangan Anggota Dewan, Selasa (10/11/2026).
"(anggota DPR) izin 11 orang, total 414 anggota anggota dari semua fraksi. Sehingga kuorum telah tercapai. Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucap Puan Maharani saat membuka Rapat Paripurna DPR RI.
Rapat paripurna kali ini mengagendakan Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Puan dalam pidatonya, menyampaika sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan ini. Ada 12 isu yang disampaika Puan Maharani.
Bahkan Puan menyebut penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi salah satu isu yang akan dikawal DPR.
"Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah," bebernya.
Berikut 12 Isu yang Jadi Perhatian DPR dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan:
1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak serta gas bumi dalam negeri.
