Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja ekspor batu bara Indonesia menunjukkan anomali sepanjang Januari-September 2026. Meski volume pengiriman mengalami penurunan dua digit, nilai ekspor justru mencatat pertumbuhan positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara Indonesia mencapai 255,05 juta ton, turun 10,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 285,23 juta ton.
Sebaliknya, nilai ekspor naik 4,86% menjadi US$18,81 miliar atau sekitar Rp341,2 triliun dengan asumsi kurs US$1= Rp18.138.
India dan China menyumbang US$ 6,78 miliar atau sekitar Rp123 triliun. Nilai tersebut setara 36% dari total.
Kenaikan nilai ini tak bisa dilepaskan dari lonjakan harga batu bara.
Merujuk Refinitiv, rata-rata harga batu pada Januari-September 2026 mencapai US$ 132,3 per ton, naik dibandingkan US$ 108,33 per ton pada periode Januari-September 2025.
Lonjakan harga dipicu oleh kenaikan harga minyak dan gas, krisis listrik di India hingga meledaknya tambang di China.
India dan China Penopang Utama
India masih menjadi tujuan terbesar ekspor batu bara Indonesia, dengan volume 64,66 juta ton sepanjang Januari-September 2026. Namun, pengiriman turun 17,23% secara tahunan, sementara nilai ekspornya hanya naik 0,66% menjadi US$3,89 miliar.
Penurunan ini terjadi ketika India justru membutuhkan lebih banyak batu bara untuk pembangkit listrik. Reuters melaporkan impor batu bara sektor ketenagalistrikan India melonjak 85,6% menjadi 5,52 juta ton pada Agustus 2026, tertinggi dalam 15 bulan. Sekitar 80% di antaranya berasal dari Indonesia.
Kebutuhan meningkat akibat konsumsi listrik yang lebih tinggi di tengah cuaca panas dan melemahnya produksi listrik tenaga air. Tekanan berlanjut pada September, ketika defisit pasokan listrik India mencapai 560 juta kilowatt-jam (kWh), tertinggi sejak Agustus 2023.
Pembangkitan listrik berbasis batu bara pun meningkat 13,3% secara tahunan. Meski impor meningkat, volume ekspor Indonesia ke India pada September justru turun 7,75% menjadi 8,24 juta ton. Artinya, lonjakan impor sektor ketenagalistrikan India belum tercermin dalam kenaikan total pengiriman batu bara dari Indonesia.
China menjadi pasar terbesar kedua dengan volume ekspor 40,90 juta ton, turun 21,28% sepanjang Januari-September 2026. Pelemahan semakin tajam pada September, ketika pengiriman merosot 57,45% menjadi 3,31 juta ton.
Bersama India, China menyerap sekitar 41% total volume ekspor Indonesia, sehingga penurunan di kedua pasar ini menjadi tekanan besar bagi kinerja ekspor.
Jepang juga mencatat penurunan volume ekspor sebesar 4,37% menjadi 17,59 juta ton. Namun, nilai ekspornya justru naik 4,59% menjadi US$2,07 miliar.
Jepang masih membutuhkan batu bara untuk menjaga keamanan pasokan listrik, terutama ketika harga gas alam cair (LNG) meningkat akibat konflik di Timur Tengah. International Energy Agency (IEA) memperkirakan impor batu bara termal Jepang pada 2026 bertahan di sekitar 124 juta ton, setelah proyeksinya direvisi naik.
Sementara itu, Bangladesh semakin mengandalkan batu bara di tengah penurunan produksi gas domestik dan keterbatasan pasokan LNG (liquefied natural gas atau gas alam cair). Reuters melaporkan, produksi gas domestik yang terus melemah membuat pembangkit listrik berbahan bakar gas kesulitan memenuhi kebutuhan.
Sebaliknya, Filipina menunjukkan tren positif. Volume ekspor ke negara tersebut naik 2,41% menjadi 29,17 juta ton, sementara nilainya tumbuh 21,27% menjadi US2,04miliar.
Ketergantungan Filipina berkaitan dengan terbatasnya pasokan domestik. Pemangkasan produksi oleh produsen batu bara terbesar Filipina turut mendorong kenaikan impor.
Pemerintah Filipina bahkan telah meminta kepastian pasokan dari Indonesia dan mulai menjajaki pemasok alternatif seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Australia untuk mengurangi risiko ketergantungan.
Secara keseluruhan, nilai ekspor batu bara Indonesia pada September 2026 mencapai US$2,22 miliar, naik 9,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, volume pengiriman justru turun 19,81% menjadi 27,35 juta ton. Kenaikan nilai di tengah penurunan volume menunjukkan penerimaan rata-rata per ton meningkat, tetapi belum cukup untuk mengimbangi pelemahan pengiriman.
Negara Dapat Berapa?
Dengan nilai ekspor menembus Rp341,2 triliun pada Januari-September, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) non-migas mencapai Rp 132,2 triliun pada periode tersebut.
Artinya, kurang dari setengah nilai ekspor yang masuk menjadi penerimaan PNBP.
Ketimpangan antara nilai ekspor dan PNBP juga terjadi pada 2025.
Pada 2025, nilai ekspor terdiri atas Rp445,56 triliun batu bara dan Rp104,04 triliun lignit. Setelah ditambah estimasi penjualan domestik Rp314,53 triliun, estimasi totalnya mencapai Rp864,13 triliun.
Harga US$70/ton tidak berarti seluruh konsumen domestik benar-benar membeli pada harga tersebut. Ini mengikuti aturan yang menentukan bahwa maksimal harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO), seperti untuk pembangkit listrik dibatasi sebesar US$70 per ton. Harga aktual dipengaruhi kualitas/ kalori batu bara, tujuan penggunaan, ketentuan yang berlaku, dan kontrak penjualan.
Bagaimana PNBP Dibandingkan dengan Nilai Penjualannya?
Setelah skala penjualan terlihat, penerimaan negara dapat disandingkan dalam tabel tersendiri. Selama 2016-2025, realisasi PNBP Minerba mencapai Rp896,29 triliun.
Perbandingan ini bersifat indikatif karena cakupannya berbeda. PNBP Minerba mencakup mineral dan batu bara, serta belum memasukkan pajak. Sementara itu, pembandingnya hanya penjualan batu bara dan lignit, dengan komponen domestik berupa simulasi, belum dimasukkan dengan total penjualan komoditas mineral.
Bila dimasukkan total penjualan komoditas mineral, maka porsi PNBP terhadap total penjualan mineral dan batu bara kemungkinan akan lebih rendah lagi.
Oleh karena itu, besarnya nilai penjualan menunjukkan pentingnya pengawasan agar kewajiban perusahaan dibayar sesuai ketentuan dan bagian negara diharapkan bisa lebih optimal untuk menyejahterakan kepentingan rakyat.
Harga Ekspor Jauh di Bawah Seri Internasional
Perbedaan harga menjadi aspek lain yang perlu dicermati. Harga ekspor implisit dihitung dari nilai FOB ekspor dibagi berat ekspornya, sedangkan seri NCFMc2 merupakan rata-rata observasi harga harian yang digunakan secara global.
Pada 2025, harga ekspor implisit gabungan mencapai US$57,63/ton, sedangkan rata-rata seri NCFMc2 sebesar US$108,52/ton. Angka US$62,62/ton pada perhitungan sebelumnya hanya mencakup batu bara, belum memasukkan lignit.
Selisih tersebut perlu diuji menggunakan kualitas, periode transaksi, dan syarat penyerahan yang sebanding. Perbedaan kualitas dapat menghasilkan rentang harga besar. Sebagai contoh, HBA periode kedua April 2025 mencapai US$120,20/ton untuk 6.322 GAR, sedangkan kategori 3.400 GAR sebesar US$34,32/ton.
Dengan demikian, selisih harga merupakan alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi belum menjadi bukti kerugian negara maupun pelanggaran perusahaan tertentu.
Laba Lima Emiten Kompak Naik
Di tingkat perusahaan, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seluruhnya membukukan pertumbuhan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I-2026.
Gabungan labanya mencapai Rp23,81 triliun, meningkat 31,40% dari Rp18,12 triliun pada semester I 2025.
Membandingkan Laba Bersih dan Royalti dengan Pendapatan
Untuk melihat hubungan antara pendapatan, keuntungan, dan pembayaran royalti, perbandingan berikut menggunakan angka FY2025.
Perbandingan menunjukkan kondisi yang berbeda antar perusahaan. Pada BYAN, laba bersih induk setara 22,40% dari pendapatan, sedangkan pembayaran royalti setara 7,69%.
Pada AADI, GEMS, PTBA, dan BUMI berdasarkan pos pembayaran pemerintah yang tersedia, rasio pembayaran royalti/PNBP tersebut justru lebih tinggi daripada rasio laba bersih induknya.
Setelah Pajak Dimasukkan, Berapa Pembayarannya?
Royalti dan PNBP merupakan bagian dari kontribusi fiskal perusahaan. Pembayaran pajak perlu ditampilkan secara terpisah untuk memberikan gambaran lebih lengkap.
Angka Rp14,53 triliun pada AADI merupakan pembayaran royalti dan PNBP, sedangkan pembayaran pajak penghasilannya disajikan terpisah sebesar Rp3,72 triliun.
Pembayaran bruto juga perlu dibaca bersama restitusi. Pada 2025, laporan mencatat penerimaan pengembalian pajak sekitar Rp3,41 triliun pada AADI, Rp6,53 triliun pada BYAN, dan Rp2,12 triliun pada PTBA. Jenis serta masa pajaknya harus dicocokkan sebelum menghitung penerimaan negara neto.
Khusus BUMI, KPC dicatat sebagai ventura bersama menggunakan metode ekuitas. Seluruh pembayaran pajak dan royalti KPC tidak masuk ke arus kas konsolidasian BUMI. Karena itu, tabel tersebut belum menggambarkan total kontribusi seluruh operasi KPC dan Arutmin.
Pertumbuhan Laba Perlu Diikuti Kepastian Hak Negara
Kenaikan laba pada lima emiten menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan dalam sampel. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut relevan untuk memantau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban sekaligus memastikan dasar pengenaan pajak dan royalti dilaporkan secara tepat.
Besarnya estimasi nilai penjualan memberi alasan kuat untuk memperketat pencocokan data produksi, kualitas batu bara, pengapalan, harga jual, dan pembayaran kewajiban. Selisih antara pendapatan dengan pajak dan PNBP juga membiayai produksi, tenaga kerja, pengangkutan, investasi, serta kewajiban lainnya.
Laba emiten meningkat dan skala bisnisnya besar. Pemerintah berkepentingan memastikan seluruh hak negara dibayar penuh. Pemeriksaan atas kewajaran harga dan kepatuhan pembayaran menjadi dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam Indonesia.
(mae/mae)
