JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi dana senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian ke perusahaan diduga milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia.
Pengadaan jasa influencer untuk Raffi Ahmad itu berasal dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam siaran pers yang dipublikasikan pada Senin, 9 November 2026, ICW menyebut data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
BACA JUGA:Belasan Miliar Rupiah Dana Kementerian Mengalir ke Raffi Ahmad Diungkap ICW, KKP Angkat Bicara
Dalam informasi tersebut, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara, KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026 ke perusahaan milik Raffi Ahmad.
Sebagai informasi, Raffi Ahmad merupakan artis Indonesia sekaligus menjabat Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," tulis ICW, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada suami Nagita Slavina.
Merujuk dokumen korporasi, PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham Rans Animasi Indonesia yang mana Raffi menguasai mayoritas saham di perusahaan induk tersebut.
BACA JUGA:Klarifikasi Nippon Paint Tanggapi Gaduhnya Putus Kontrak dengan Raffi Ahmad Imbas Deklarasi Sumpah Pemuda 2026
Ayah tiga anak itu juga memegang 0,9 persen saham secara langsung di Rans Animasi Indonesia sekaligus menjabat sebagai komisaris.
ICW Soroti Lima Poin PermasalahanDari penemuan tersebut, ICW menyoroti lima poin permasalahan krusial, di antaranya:
1. kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai tidak konsisten
2. Belanja jasa kementerian yang manfaatnya tidak bisa diukur secara terbuka
3. Spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan
- 1
- 2
- »
