jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepolisian mengusut transparan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga melibatkan empat perwira tinggi (Pati) Polri.
Hal demikian dikatakan Puan saat Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
BACA JUGA: Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad
"DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI," kata Puan, Selasa.
Dia mengapresiasi langkah kepolisian yang dinilai sigap menangani kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Legislator fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
BACA JUGA: Skandal Ijazah Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Pilihan Rasional bagi DPR
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” katanya.
Adapun, Rapat Paripurna pada Selasa ini dipimpin Puan bersama dua Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Data Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan 403 legislator menandatangani kehadiran dalam permulaan rapat, sedangkan sebelas lain menyatakan izin.(ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
