Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang akan menjadi perhatian DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana,” kata Puan saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Selain melanjutkan pembahasan empat RUU tersebut, Puan mengatakan DPR juga berkomitmen mempercepat penyusunan sejumlah RUU yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
“DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya.
12 Fokus Pengawasan DPRDi bidang pengawasan, Puan menyebut DPR akan mengarahkan perhatian pada sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu ditindaklanjuti pemerintah. Terdapat 12 isu yang menjadi fokus pengawasan DPR selama masa persidangan ini.
“DPR RI akan mengarahkan fungsi pengawasan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu antara lain,” ucap Puan.
Berikut 12 fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027:
Penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
Penanganan kasus perundungan anak.
Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerataan program revitalisasi sekolah.
Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Selain fungsi legislasi dan pengawasan, DPR juga akan memberikan perhatian terhadap ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Hal ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tutur Puan.
Puan menjelaskan, tekanan fiskal tersebut antara lain dipengaruhi dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta perkembangan pasar modal.
Untuk diketahui, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 resmi dimulai pada 10 November 2026 dan akan berlangsung hingga 17 Desember 2026.
