JAKARTA, KOMPAS - Rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pagi ini (11/10/2026), berlangsung singkat. Agenda dalam rapat sebatas pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada pembahasan terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam rapat tersebut. Meski demikian, Puan berjanji, usulan hak menyatakan pendapat dari sejumlah anggota DPR terkait ijazah SMA Gibran, akan ditindaklanjuti di masa persidangan kali ini.
Rapat Paripurna DPR dibuka sekitar pukul 10.30 WIB. Tak seperti rapat paripurna DPR biasanya, kali ini jumlah anggota DPR yang hadir lebih banyak. Jumlah anggota yang hadir sebanyak 414 anggota, sebanyak 11 di antaranya izin, dari total 580 anggota DPR.
Rapat paripurna tersebut beragenda tunggal yakni pidato pembukaan masa sidang DPR dari Puan Maharani. Pidato berlangsung sekitar 10 menit. Setelah pidato usai, tidak ada pengajuan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR. Tidak ada pula interupsi dari anggota DPR, termasuk terkait rencana pemakzulan Wapres Gibran.
Saat jumpa pers seusai rapat paripurna, Puan Maharani mengaku sudah menerima laporan dari sejumlah anggota DPR yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapat atas kasus ijazah SMA yang melibatkan Wakil Ia pun berjanji DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan DPR, hari ini.
"Bagaimana, siapa, apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kami taat pada konstitusi yang ada," ujarnya.
Puan menegaskan, setelah pembukaan masa sidang ini, pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi di DPR. Selama masa reses pun, sudah banyak masukan yang diterima oleh pimpinan DPR, melalui fraksi ataupun anggota fraksi, terkait dengan yang bisa dilakukan oleh DPR, serta bagaimana mekanismenya.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ucapnya.
Ditemui sebelum rapat paripurna, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan, draf pengajuan hak menyatakan pendapat sudah mulai ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR. Spesifik dari Fraksi PKS, jumlah anggota yang mendukung dan ikut menandatangani usulan itu terus bertambah.
”Sudah tanda tangan. Yang dari PKS 10 lebih, dan nambah terus. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Mardani, usulan hak ini tidak hanya disuarakan oleh satu atau dua fraksi. Ia mengklaim, langkah konstitusional ini telah mendapat dukungan dari hampir mayoritas fraksi di DPR. Komunikasi lintas partai pun terus dimatangkan melalui serangkaian pertemuan. Bahkan, ia menyebutkan bahwa perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra turut berpartisipasi dalam pembahasan tersebut.
”Sepengetahuan saya, (didukung) hampir mayoritas fraksi, Gerindra juga ikutan rapat. Kami dari kemarin rapat, dari malam ke malam, tadi pagi (rapat) lagi,” tuturnya.
Selain itu, Mardani menegaskan bahwa DPR tidak bergerak berdasarkan isu atau berita yang simpang siur. Ia menekankan bahwa proses politis yang diambil DPR memiliki pijakan hukum yang kokoh.
”Kita akan proses tentu. Tetapi kita tidak menerima berita yang tidak jelas. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar yuridis yang kuat untuk proses politis ini,” kata Mardani.
Pada 6 Oktober lalu, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Berselang tiga pekan, persisnya pada 30 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, khususnya sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius.
Serial Artikel
Apa Arti Putusan MK Terkait Gugatan Ijazah SMA Gibran?
MK memang tak menerima permohonan terkait gugatan ijazah SMA Gibran. Namun, putusan itu tak serta-merta meredakan polemik yang berpotensi merembet ke ranah politik.
Sementara itu, dalam pidatonya saat masa sidang DPR, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lainnya, yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
“DPR mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ungkap Puan.
Puan kemudian berbicara soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerjwa dengan profesional.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden tersebut.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
