ANTALYA, KOMPAS — Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, resmi dimulai pada Senin (9/11/2026) dengan penekanan kuat pada era implementasi. Sekretaris Eksekutif PBB untuk Perubahan Iklim, Simon Stiell, mendesak negara-negara peserta untuk tidak sekadar menetapkan target baru, tetapi fokus memecah target global menjadi solusi praktis tingkat nasional, khususnya terkait pendanaan iklim dan transisi energi.
Dalam pidato pembukaannya, Stiell menyoroti bahwa COP secara tradisional berfungsi untuk menetapkan target dan mengirimkan sinyal politik kepada pasar global. Meski sinyal dari Perjanjian Paris 2016 telah berhasil mengubah wajah dunia—di mana 90 persen proyek energi terbarukan berskala besar kini lebih murah dari bahan bakar fosil—kemajuan tersebut dinilai belum cukup cepat dan belum berkeadilan.
”Di era implementasi yang baru ini, pada COP31, kita melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Bukan membuang apa yang telah ada, tetapi membangun di atasnya untuk memberikan kemajuan dengan lebih cepat. COP31 harus memperkuat solusi,” ujar Stiell.
Salah satu fokus utama negosiasi tahun ini adalah memecah kebuntuan dan frustrasi negara-negara berkembang dalam mengakses pendanaan iklim. Kesepakatan dalam COP31 diharapkan mampu memberi kejelasan tentang cara mencapai komitmen pendanaan sebesar 300 miliar dolar AS dan 1,3 triliun dolar AS tanpa harus membuka kembali kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Hal ini menuntut partisipasi aktif dari seluruh ekosistem sistem keuangan global.
Di sektor energi, Stiell mendorong realisasi pelipatgandaan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan global pada 2030. Selain elektrifikasi, pemangkasan emisi metana yang sangat berpolusi, terutama di sektor minyak, gas, dan limbah, harus diprioritaskan. Langkah ganda ini diyakini mampu memangkas setengah derajat dari proyeksi pemanasan global.
Urgensi implementasi ini didorong oleh dampak krisis iklim yang semakin destruktif. Tragedi mematikan di kawasan Himalaya dan fenomena El Nino raksasa telah menjadi katalisator bencana yang meluluhlantakkan masyarakat dan ekonomi di berbagai kawasan. Beban terberat dari krisis ini, tegas Stiell, harus ditanggung oleh kelompok-kelompok paling rentan.
Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga energi fosil tahun ini yang memicu gelombang kejut global dan menyebarkan inflasi di banyak negara. Sebaliknya, opsi transisi justru terbukti jauh lebih efisien secara keekonomian.
”Energi terbarukan global menghemat sekitar setengah triliun dolar AS tahun lalu. Tak hanya itu, energi terbarukan juga menghemat 265 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini saja,” ucap Stiell.
Presiden COP31 Murat Kurum dalam pidatonya, menambahkan, dunia saat ini menghadapi tantangan krisis yang saling memperburuk. Di tengah laju perkembangan teknologi dan akal imitasi yang luar biasa cepat, akses terhadap modal dan pengetahuan masih sangat timpang.
Sekarang janji-janji kita harus didukung oleh modal. Modal tersebut harus mendanai investasi, dan investasi tersebut harus memberikan hasil
Kondisi tersebut memperparah kerentanan banyak negara terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Kurum mendesak agar jarak antara negara maju dan negara berkembang, serta antara ketersediaan modal dan kebutuhan di lapangan, segera dipersempit.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presidensi COP31 menekankan pentingnya merealisasikan target pendanaan iklim yang telah disepakati sebelumnya di COP19 di Baku, Azerbaijan, yakni pemenuhan komitmen setidaknya 300 miliar dolar AS per tahun bagi negara-negara berkembang pada tahun 2035. Kurum juga mengingatkan seruan global untuk meningkatkan pendanaan publik dan swasta menjadi sedikitnya 1,3 triliun dolar AS per tahun.
”Sekarang janji-janji kita harus didukung oleh modal. Modal tersebut harus mendanai investasi, dan investasi tersebut harus memberikan hasil,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Presidensi COP31 memperkenalkan inisiatif Climate Implementation Bridge. Skema ini dirancang untuk menyelaraskan peta kebutuhan negara-negara rentan dengan peta ketersediaan modal, teknologi, dan keahlian global. Turki dan Australia selaku mitra erat dalam perhelatan ini juga berkomitmen untuk memastikan suara dari negara-negara rentan, termasuk negara kepulauan di Pasifik, menjadi pusat agenda perundingan.
Sejalan dengan agenda iklim, sektor energi mendapat sorotan tajam. Presidensi COP31 juga secara resmi mendorong inisiatif 35-by-35 Global Electrification Pledge. Melalui inisiatif ini, porsi listrik yang bersumber dari energi bersih ditargetkan dapat menyumbang 35 persen dari total konsumsi energi akhir global pada tahun 2035.
Ditemui di lokasi pembukaan COP31, CEO Institute fot Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menyatakan, Pemerintah Indonesia perlu membawa agenda yang lebih konkret untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batubara, serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari transisi energi.
”Pemerintah Indonesia harus bisa membuktikan bahwa transisi energi bukanlah beban bagi pembangunan, tetapi menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan energi, menciptakan industri dan lapangan kerja hijau, serta menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi rakyat,” ucap Fabby.
COP31 berlangsung selama 9-20 November 2026 di Turki dan di bawah presidensi Murat Kurum dari Turki, serta Chris Bowen dari Australia selaku Presiden Negosiasi. COP tahun ini berfokus pada upaya memajukan aksi iklim melalui pendanaan iklim, pengurangan emisi, adaptasi, dan transisi energi terbarukan yang adil. Secara khusus, konferensi ini menekankan pentingnya memasuki ”era implementasi” untuk mewujudkan berbagai target global yang telah ditetapkan.
