Menhan AS Pete Hegseth Hadapi Pemungutan Suara Pemakzulan Pekan Ini

Washington: Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth diperkirakan menghadapi pemungutan suara pemakzulan di DPR AS pekan ini.

Upaya tersebut menyusul pengajuan delapan pasal pemakzulan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, Senin, 9 November 2026.

Massie menuduh Hegseth melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres dan menyalahgunakan kekuasaan.

Pengajuan tersebut memulai tenggat dua hari bagi DPR untuk menggelar kemungkinan pemungutan suara. Dalam konferensi pers, Massie memperingatkan pimpinan Partai Republik dapat menggunakan prosedur tertentu untuk menghindari pemungutan suara langsung atas substansi tuduhan tersebut.

"Mereka mungkin mencoba menghindari pemungutan suara langsung mengenai substansi persoalan ini. Kita seharusnya menggelar pemungutan suara dan debat mendalam atas delapan pasal pemakzulan tersebut," kata Massie, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 10 November 2026.

Sejumlah sumber di Kongres menyebut resolusi tersebut berpeluang memperoleh cukup suara untuk disetujui DPR. Namun, pemakzulan di DPR tidak otomatis membuat Hegseth diberhentikan dari jabatannya.

Proses selanjutnya harus berlangsung di Senat, yang membutuhkan dukungan dua pertiga anggota untuk menjatuhkan vonis bersalah. Saat ini, Partai Republik menguasai 53 dari total 100 kursi Senat sehingga peluang pemakzulan berlanjut hingga pemberhentian dinilai kecil. Trump dan Hegseth Tolak Upaya Pemakzulan Presiden Donald Trump secara terbuka membela Hegseth. Dalam wawancara dengan Reuters pada Senin, Trump menyinggung kinerja militer AS dalam konflik Iran dan Venezuela.

"Dia memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya," kata Trump.

Ketua DPR AS Mike Johnson juga menentang upaya tersebut. Ia menilai pemakzulan ketika AS masih terlibat dalam konflik di luar negeri akan memberikan kesan buruk kepada sekutu maupun lawan Washington.

Sementara itu, Hegseth menyatakan tidak akan mundur dan siap menghadapi proses pemakzulan. Dalam pesan video pekan lalu, ia membandingkan upaya tersebut dengan dua pemakzulan yang pernah dihadapi Trump.

"Upaya itu tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya," kata Hegseth.

Ketika ditanya apakah dirinya memiliki cukup dukungan dari anggota Partai Republik untuk menggagalkan upaya tersebut, Hegseth menjawab, "Kami tidak mengkhawatirkan hal itu."

Hegseth juga mengumumkan akan menggelar konferensi pers pada Selasa. Agenda tersebut menjadi konferensi pers pertamanya di Pentagon sejak Mei.

Menteri Luar Negeri AS sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Marco Rubio turut membela Hegseth dan menyebut upaya pemakzulan tersebut tidak adil.

"Saya pikir Pete telah melakukan pekerjaan yang baik. Saya benar-benar berpikir demikian," ujar Rubio. Demokrat Siapkan Penyelidikan Lanjutan Upaya pemakzulan Hegseth berlangsung di tengah perpecahan politik terkait perang Iran. Ketidakpuasan pemilih terhadap konflik tersebut turut membantu Demokrat memenangkan kendali Kongres dalam pemilu paruh waktu pekan lalu.

Sejumlah anggota Partai Republik juga mengkhawatirkan hubungan Hegseth yang memburuk dengan Kongres dapat menghambat rencana pemerintahan Trump mengajukan paket anggaran pertahanan senilai USD1,5 triliun.

Massie memperingatkan bahwa tekanan terhadap Hegseth dapat meningkat setelah Demokrat mengambil alih kendali DPR pada 3 Januari.

"Mereka akan menggelar dengar pendapat dan persidangan. Presiden Trump seharusnya mengganti Menteri Hegseth sekarang, selagi masih bisa mendapatkan persetujuan Senat untuk penggantinya," kata Massie.

Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan Hegseth. Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Senat perlu menggelar persidangan terhadap sang menteri pertahanan.

"Hegseth melancarkan perang ini secara ilegal, secara terang-terangan melanggar Konstitusi dan sejumlah resolusi War Powers yang disahkan Kongres untuk mengakhiri pertempuran," kata Schumer.

Delapan pasal pemakzulan yang diajukan Massie mencakup tuduhan pelanggaran berat dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak kebebasan berbicara Senator Mark Kelly dari Partai Demokrat.

Tahun lalu, Hegseth berupaya menuntut Kelly setelah senator tersebut bersama lima anggota Kongres lainnya yang memiliki latar belakang militer dan intelijen menyerukan agar pasukan AS menolak perintah ilegal. Hegseth menuduh mereka melakukan penghasutan atau pemberontakan.

Sebelumnya, William Belknap, yang menjabat sebagai Menteri Perang AS pada 1876, menjadi satu-satunya pejabat sipil pimpinan militer AS yang pernah dimakzulkan Kongres. Belknap mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan, tetapi DPR tetap melanjutkan proses tersebut. Senat kemudian membebaskannya karena tidak memperoleh dukungan dua pertiga anggota.

Berbeda dengan Belknap, Hegseth menyatakan akan tetap bertahan dan menghadapi upaya pemakzulan tersebut.

Baca juga: Anggota DPR Thomas Massie Ajukan Resolusi Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth