Peringatan Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti pada penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, momentum 10 November menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dari berbagai ancaman, termasuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik politik yang mencederai demokrasi.
Pesan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya bertepatan dengan peringatan 81 tahun Hari Pahlawan, Puan menegaskan bahwa perjuangan generasi saat ini tidak lagi menghadapi penjajahan dalam bentuk kolonialisme, tetapi menghadapi tantangan yang tidak kalah serius dalam menjaga kedaulatan rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.
“Jika para pahlawan dahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan generasi hari ini adalah memastikan kemerdekaan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan segala bentuk ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa,” tegas Puan.
Pernyataan tersebut menjadi relevan di tengah dinamika politik nasional yang masih menyisakan persoalan serius terkait kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu.
Puan secara terbuka menyoroti adanya tantangan politik yang berpotensi menguji prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Bahkan, ia mengingatkan bahaya penyalahgunaan instrumen kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara.
“Kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional,” ujar Puan.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara berkala.
Demokrasi harus menjamin kesetaraan hak politik, kebebasan warga negara, supremasi hukum, serta memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok maupun individu.
Dalam konteks itulah, Puan menegaskan DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.
“DPR RI juga akan memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional,” katanya.(faz/ham)
