‎Kompolnas Desak Polri Terbuka soal Dugaan Penyadapan, Banyak Tokoh Publik Disebut Jadi Target

disway.id
1 jam lalu
Cover Berita

‎‎JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri membuka secara transparan dan akuntabel proses penanganan kasus dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik.

‎Keterbukaan dinilai penting agar berbagai informasi yang beredar tidak berkembang menjadi simpang siur.

‎Komisioner Kompolnas, Chairul Anam mengatakan kepolisian perlu memberikan penjelasan secara detail mengenai fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.

‎Terlebih, sejumlah informasi yang beredar hingga kini belum menemukan kejelasan dan masih menimbulkan berbagai pertanyaan.

‎"Ya, saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," katanya kepada awak media, Selasa 10 November 2026.

‎Dinilainya, momentum saat ini menjadi penting bagi Mabes Polri untuk menunjukkan komitmen keterbukaan dalam menangani perkara tersebut.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan, Efatha Duarte Ungkap Risiko Penyalahgunaan Intelijen

‎Apalagi, berdasarkan penjelasan dari Mabes Polri, terdapat sejumlah tokoh publik yang disebut menjadi sasaran penyadapan.

‎"Minimal kalau mendengarkan penjelasan dari Mabes Polri sendiri, itu banyak tokoh-tokoh publik yang juga menjadi sasaran penyadapan," nilainya.

‎Pihaknya berharap tim yang menangani persoalan tersebut dapat menyampaikan penjelasan secara terperinci sehingga berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat bisa diuji berdasarkan fakta yang sebenarnya.

‎Ia menegaskan, Mabes Polri menjadi pihak yang paling memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan duduk perkara tersebut kepada publik.

‎Karena itu, menurut Anam, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk membuka proses penanganan secara akuntabel, termasuk menjelaskan fakta dan rangkaian peristiwa yang terjadi.

‎Pihaknya mengingatkan, berbagai informasi yang beredar di media sosial saat ini kerap memperlihatkan narasi yang tidak saling berkaitan.

‎Kondisi tersebut dikhawatirkan justru merugikan proses penegakan hukum.

‎"Oleh karenanya, tanggung jawab Mabes Polri untuk membuka secara akuntabel proses ini, membuka secara akuntabel fakta dan peristiwa yang terjadi," tegasnya.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Tengara Kasih Raih DPD RI Awards 2026 Kategori Inovator Teknologi Kesehatan
• 11 jam laludetik.com
thumb
Jatuh Cinta pada Dunia Rescue, Pya Jadi Satu-satunya Perempuan Kapten di UFRC Pertamina
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Soal Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Kata Yusril
• 14 jam lalutvonenews.com
thumb
Peringati Hari Pahlawan, Mensos Upacara dan Ziarah ke Makam BJ Habibie-Try Sutrisno
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Dasco Sebut DPR Belum Tentukan Langkah soal Polemik Ijazah Gibran, Tunggu Putusan MA | KOMPAS SIANG
• 22 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.