Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengungkapkan insentif untuk mobil hybrid sangat ditunggu oleh pelaku industri otomotif, meski saat ini belum menunjukkan ada perkembangan baru. Sarmuji mengatakan insentif tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan kendaraan rendah emisi oleh masyarakat.
Salah satunya yakni insentif non-fiskal berupa kebijakan pembebasan ganjil-genap.
"Sebenarnya yang paling mereka rindukan adalah insentif yang non-fiskalnya bisa diterapkan seperti bebas ganjil genap, itu yang sangat mereka harapkan sehingga utilisasinya oleh masyarakat itu menjadi lebih maksimal," kata Sarmuji di Kemenperin, Selasa (10/11/2026).
Namun saat ini, kebijakan ganjil genap baru diterapkan di Jabodetabek, sehingga pasar kendaraan rendah emisi di luar Jabodetabek sebenarnya masih terbuka lebar karena kota-kota lain belum menerapkan kebijakan ganjil genap.
"Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil genap itu kan enggak terlalu banyak, baru di Jakarta, jadi di luar Jakarta mereka pangsa pasarnya sangat terbuka dengan atau insentif ganjil genap karena kan ganjil genap belum diterapkan di luar Jakarta," terang Sarmuji.
Tetapi, jika ada insentif non-fiskal pembebasan ganjil-genap di Jabodetabek bagi mobil hybrid, tentunya sangat dinanti oleh pelaku industri.
"Tetapi andaikan Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat," ujarnya.
Sebelumnya, Sarmuji mengatakan, keputusan mengenai insentif mobil hybrid perlu mempertimbangkan pandangan dari sejumlah kementerian.
"Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya," kata Sarmuji saat ditemui di Jakarta, Senin (9/11/26).
Belum adanya keputusan membuat kelanjutan insentif tersebut masih terbuka. Pemerintah perlu melihat berbagai pertimbangan sebelum menentukan arah kebijakan berikutnya.
Saat ditanya apakah insentif mobil hybrid berpotensi tidak dilanjutkan, Sarmuji belum memberikan kepastian. Pembahasan lebih lanjut masih diperlukan untuk mendapatkan gambaran dari kementerian lain.
"Kita cek dulu perspektif kementerian lain seperti apa," ujarnya.
Koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu tahapan penting sebelum keputusan diambil. Terlebih, kebijakan insentif kendaraan tidak hanya berkaitan dengan industri otomotif, tetapi juga menyangkut aspek energi dan kebijakan sektor lainnya.
Sarmuji mengungkapkan komunikasi mengenai insentif hybrid memang sudah sempat dilakukan. Namun, pembicaraan tersebut belum masuk ke tahap pembahasan resmi antarkementerian.
"Kita nggak ngomong tipis-tipis. Tapi belum secara formal. Nanti kita harap secara formal," kata Sarmuji.
(chd/wur)
