Pemerintah membuka penawaran empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) baru kepada investor. Salah satu wilayah yang ditawarkan, yakni WK Namori di lepas pantai Nusa Tenggara Timur, memiliki estimasi sumber daya mencapai 17.475 juta barel minyak atau 38,5 triliun kaki kubik (TCF) gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan penawaran tersebut dilakukan untuk menarik investasi baru sekaligus mendorong kegiatan eksplorasi di sektor hulu migas.
"Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru," ujar Laode di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Empat wilayah kerja yang ditawarkan meliputi WK Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori. Keempatnya memiliki luas gabungan sekitar 33.914 kilometer persegi dan ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tertanggal 9 November 2026.
Status WK Available membuka kembali kesempatan bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk mengajukan penawaran pengelolaan wilayah kerja melalui mekanisme Penawaran Langsung.
Dari keempat wilayah tersebut, WK Namori memiliki estimasi sumber daya paling besar. Wilayah seluas 9.769,82 kilometer persegi di lepas pantai Nusa Tenggara Timur itu diperkirakan menyimpan potensi 17.475 juta barel minyak atau 38,5 TCF gas.
Sementara itu, WK Cerera yang berada di lepas pantai Papua memiliki luas 7.171,22 kilometer persegi dengan estimasi sumber daya 1.487 juta barel minyak dan 1,3 TCF gas.
Berikutnya, WK Areca-Bruni yang mencakup daratan dan lepas pantai Papua Barat Daya memiliki luas 8.480,52 kilometer persegi. Wilayah tersebut diperkirakan memiliki sumber daya sekitar 2.985 juta barel setara minyak (MMBOE).
Adapun WK South Tanimbar di lepas pantai Laut Arafura memiliki luas 8.492,49 kilometer persegi dengan estimasi sumber daya gas sebesar 5,6 TCF.
Investor Bisa Pilih Skema KontrakDalam penawaran empat wilayah kerja tersebut, pemerintah memberikan pilihan dua skema kontrak kerja sama, yakni cost recovery dan gross split. Investor dapat mengajukan skema yang sesuai dengan pertimbangan dan rencana pengembangan masing-masing wilayah.
Pemerintah juga menetapkan komitmen pasti minimum untuk tiga tahun pertama yang mencakup kegiatan geological and geophysical (G&G), serta akuisisi dan pemrosesan data seismik.
Untuk WK Cerera, investor diwajibkan melakukan akuisisi dan pemrosesan seismik 3D seluas 250 kilometer persegi atau seismik 2D sepanjang 1.000 kilometer. WK Areca-Bruni mensyaratkan seismik 3D seluas 250 kilometer persegi.
Sementara itu, WK South Tanimbar menetapkan komitmen seismik 3D seluas 500 kilometer persegi. Adapun WK Namori mensyaratkan seismik 3D seluas 200 kilometer persegi.
Selain komitmen eksplorasi, pemerintah menetapkan bonus tanda tangan minimum sebesar US$200.000 untuk WK Cerera, South Tanimbar, dan Namori. Sementara itu, WK Areca-Bruni memiliki bonus tanda tangan minimum US$300.000.
Laode menjelaskan, badan usaha dan bentuk usaha tetap yang berminat dapat mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Migas dalam waktu enam bulan sejak hasil penawaran ditetapkan.
"Untuk Wilayah Kerja Available, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan untuk dapat ditawarkan kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dengan jangka waktu selama 30 hari kalender," jelas Laode.
Baca Juga: ESDM Evaluasi Aturan DMO Batu Bara, Produksi 2026 Diproyeksi 720 Juta Ton
Baca Juga: Tawarkan WK Migas di 67 Cekungan Frontier, ESDM Siapkan Aturan Baru
Dalam mekanisme tersebut, investor juga dapat mengusulkan bentuk kontrak kerja sama beserta ketentuan pokok kontrak atau terms and conditions yang sesuai dengan penawaran masing-masing.
Sebelumnya, terdapat badan usaha yang mengajukan dokumen partisipasi untuk WK Cerera. Namun, dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penilaian.
Badan usaha tersebut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran kembali melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.
