Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono, divonis 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dengan modus pemerasan uang tunjangan hari raya (THR).
Kasus ini juga menyeret Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Syamsul dijadwalkan menjalani sidang putusan setelah Sadmoko.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Selain hukuman badan, hakim juga meminta Sadmoko membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika denda tidak bisa dibayar, maka diganti dengan 80 hari penjara.
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk melunasi pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 80 hari," tegas dia.
Hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan Sadmoko tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu, Sadmoko juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai memberikan contoh yang tidabaik dan tidak dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
"Adapun hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya secara terus terang serta ditetapkan sebagai saksi mahkota," ungkap Rosana.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum dan terdakwa sepakat untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Rencananya, mereka akan mengajukan banding.
"Kalau kami selaku penasihat hukum tetap akan menggunakan hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum. Upaya itu nanti banding," kata kuasa hukum Sadmoko, Suprapto.
Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko melakukan pemerasan terhadap sejumlah bawahanya yaitu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ratusan juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk keperluan tunjangan hari raya (THR).
Jaksa menyebut pemerasan ini dilakukan pada rentang Februari-Maret 2026 dan berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 568 juta.
Ratusan juta rupiah uang setoran itu didapatkan dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menyetorkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 100 juta.
