JAKARTA, KOMPAS - Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri pada Selasa (10/11/2026). Perwira tinggi Polri yang pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi orang pertama dari empat tersangka kasus penyadapat yang menjalani sidang.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan pers, mengatakan, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijadwalkan menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri pada hari Selasa ini.
"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Divisi Propam Polri," kata Johnny di Jakarta, Selasa.
Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal bersama mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (3/11/2026). Saat ini, ia ditahan di Mako Brimob, Depok.
Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Ahrie Sonta menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Ia ditunjuk menduduki jabatan tersebut setelah terjadi pergantian Kapolri dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto.
Sebelum menjadi Kepala Divisi Hukum Polri, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002 itu sempat menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tk II di Divpropam Polri pada 2025. Ia juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo pada 2024-2025 dan Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit pada 2021-2024.
Ahrie Sonta bersama tiga perwira tinggi lainnya disangka telah melakukan penyadapan tanpa prosedur pada 2025-2026. Sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha.
Mereka diduga memasukkan beberapa nomor telepon ke server LIMS (Lawful Interception Management System), tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor telepon tersebut disadap tanpa ada kaitan dengan proses penegakan hukum.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hingga kini masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Namun, sejak penetapan tersangka keempat, belum terlihat perkembangan penyidikan yang berarti.
Melihat fenomena itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan, pangkat para tersangka yang merupakan perwira tinggi dapat menjadi kendala dalam penyidikan. Hal ini mengingat kultur hierarki yang ada di kepolisian. Bukan tidak mungkin ada kedekatan personal antara penyidik dengan para tersangka.
Oleh karena itu, Sidang Kode Etik Profesi Polri menjadi langkah tepat untuk memastikan status para tersangka di kepolisian. Lewat sidang etik itu, para tersangka yang merupakan jenderal aktif bisa mendapatkan sanksi berupa perubahan status menjadi tidak aktif hingga pemberhentian. Selama status mereka masih menjadi polisi aktif dengan jabatan perwira tinggi, hambatan kultural itu tidak akan bisa dihilangkan.
"Kepolisian, meskipun mereka akan bekerja obyektif dan profesional, hambatan itu pasti akan ada. Hal itu berbeda sekali apabila ada keputusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang normalnya melalui sidang kode etik," tutur Bambang.
Namun, menurut Bambang, Listyo kemungkinan tidak akan bisa diberhentikan melalui melalui mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri. Secara teknis, untuk menyidangkan seorang perwira bintang empat, diperlukan tiga orang sebagai hakim dengan pangkat bintang empat pula.
Oleh karena itu, sambung Bambang, khusus untuk status polisi Listyo diperlukan langkah politik dari Presiden untuk memberhentikan yang bersangkutan melalui keputusan presiden (keppres). Meskipun kasus tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dengan penetapannya sebagai tersangka, hal itu berarti polisi telah mengantongi alat bukti yang cukup.
Serial Artikel
Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Apa Perannya?
Polri membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri untuk mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain.
Presiden, kata Bambang, memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian anggota Polri. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
"Apalagi ini menyangkut perwira tinggi bintang empat. Harus ada terobosan yang dilakukan presiden karena ini menyangkut marwah institusi kepolisian," kata Bambang.
