Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Namun, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota DPR.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan serta masukan yang telah dihimpun melalui fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), dan anggota DPR selama masa reses.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” jelasnya.
Ia menyebut pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut terkait usulan HMP.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” lanjut Puan.
PKS Sebut Hampir 50 Anggota Teken HMPKetua DPP PKS Mardani Ali Sera memastikan partainya terus mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebut lebih dari 50 anggota lintas fraksi di DPR telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan tersebut.
"Hampir 50 (anggota). Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," kata Mardani saat dihubungi.
Mardani juga menyebut dukungan terhadap HMP datang dari sejumlah fraksi lain. Ia memperkirakan mayoritas fraksi telah menjalin komunikasi terkait pengajuan hak tersebut.
"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," ujarnya.
Syarat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, serta Peraturan DPR, Jumlah pengusul setidaknya diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.
