JAKARTA, DISWAY.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Laporan tersebut diterima pimpinan DPR di tengah berkembangnya desakan agar parlemen menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA:Kabar Duka! Mantan Wali Kota Depok Pertama Badrul Kamal Meninggal Dunia
Pernyataan tersebut menandai adanya perkembangan baru dalam wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk merespons persoalan yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski laporan pengumpulan tanda tangan sudah diterima, Puan belum memastikan kapan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut maupun bagaimana keputusan akhir pimpinan DPR.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR tidak akan terburu-buru mengambil keputusan terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan dari fraksi-fraksi dan komisi di DPR perlu didengarkan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ia menyebut, selama masa reses, pimpinan DPR telah menerima sejumlah aspirasi mengenai mekanisme yang dapat ditempuh parlemen untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
"Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," ujar Puan.
Ia menegaskan, seluruh laporan dan aspirasi yang masuk akan diproses oleh pimpinan DPR sebelum menentukan tindak lanjut.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjutnya.
BACA JUGA:Gerindra Buka Suara soal Polemik Ijazah Gibran, Kamrussamad: Kader Bebas Berpendapat, Tak Ada Larangan!
Ketika ditanya apakah wacana pemakzulan Gibran belum akan mengalami perkembangan pada masa sidang kali ini, Puan kembali menekankan bahwa DPR masih harus mendengarkan seluruh masukan yang telah dihimpun.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," kata Puan.
- 1
- 2
- 3
- »
