Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mardani menjelaskan surat usulan tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
"(Sudah) hampir 50 (anggota DPR RI meneken usulan HMP)," ucap Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," sambungnya.
Kendati demikian, Mardani tak menjelaskan secara rinci terkait nama-nama anggota DPR yang ikut menandatangani usulan tersebut. Ia hanya memastikan banyak anggota fraksi yang teken usulan HMP.
"Banyak fraksi," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Puan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah masa sidang DPR dibuka.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana siapa apa mekanismenya," kata Puan Maharani ditemui usai rapat paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan, setiap proses di DPR harus berjalan sesuai mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak mengikuti proses yang ada.
"Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata dia lebih lanjut.
Puan mengatakan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari seluruh fraksi dan komisi terkait usulan penggunaan HMP tersebut.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," kata Puan.
Setelah menerima dan membahas seluruh masukan tersebut, pimpinan DPR akan memproses laporan itu untuk menentukan langkah tindak lanjut.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindaklanjut terkait dengan hal tersebut," kata dia.
