Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden mulai memasuki babak pemeriksaan etik di internal Polri.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Selasa (10/11/2026).
Sidang tersebut menjadi langkah awal Polri dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang menyeret nama mantan pejabat tinggi kepolisian tersebut.
Irjen Johnny Eddizon Isir Kepala Divisi Humas Polri membenarkan pelaksanaan sidang etik terhadap Ahrie. Ia memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap AS oleh Div Propam Polri,” kata Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak dilakukan secara bersamaan.
Propam memilih menjalankan proses sidang secara bertahap dengan Ahrie sebagai pihak pertama yang diperiksa.
“Sidang etik bertahap, hari ini dimulai pada terperiksa AS,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia diungkap Bareskrim Polri. Nomor telepon Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, Media, hingga kalangan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur hukum.
Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi)
Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.(faz/ham)
