Rencana HMP di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Bakom: Pemerintah Tak Ingin Campuri Urusan Legislatif

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan. (Sumber: ANTARA/HO-Bakom RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan buka suara menanggapi rencana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR maupun ramainya isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan mundur. 

Melalui pesan singkat kepada KompasTV, Selasa (10/11/2026), Syahganda menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga legislatif, dalam hal ini DPR. 

"Sampai saat ini pemerintah menghormati apa yang dilakukan pihak legislatif tanpa ingin mencampuri urusan legislatif tersebut," ujarnya. 

Selain itu, Syahganda memastikan pemerintah mencermati dinamika di DPR usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pendidikan Gibran. 

"Pada prinsipnya pemerintah mencermati apa yang sedang terjadi di parlemen pascakeputusan MK dan MA," ujarnya.

Baca Juga: Legislator PKS soal Polemik Ijazah Gibran: Putusan MK-MA Cukup untuk Hak Menyatakan Pendapat

Putusan MK dan MA 

Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya soal gugatan syarat pendidikan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat.

Setelah itu, keluar putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dalam putusan kasasi.

Dengan dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh Subhan tersebut, maka MA menyatakan suket Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga memerintahkan agar suket tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Baca Juga: Puan Respons Isu Gibran Akan Mengundurkan Diri: Jangan Berandai-andai, Sikapi dengan Tenang

Kata Pimpinan DPR soal Rencana HMP 

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menerima masukan dari fraksi dan komisi di DPR soal rencana hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wapres Gibran usai putusan MK dan MA. 

Puan mengaku sudah menerima banyak masukan melalui fraksi dan anggota fraksi pada saat masa reses. 

Masukan itu berkaitan dengan langkah yang bisa dilakukan DPR sampai mekanisme tindak lanjut atas polemik ijazah Gibran. 

Setelah menerima masukan, barulah pimpinan DPR akan mengambil tindak lanjut. Tindak lanjut itu akan dilakukan usai pembukaan masa sidang. 

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV