Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi sejumlah fraksi di DPR RI yang mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur. Hal ini berkaitan dengan putuan Mahkamah Agung (MA) soal polemik legitimasi ijazah penyetaraan SMA Gibran.
"Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan dirinya tak ingin mencampuri sikap partai lain terkait ijazah Wapres. Ia menyebut setiap partai di DPR memiliki mekanisme tersendiri menyikapi hal itu.
"Ya saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," ucap dia.
Puan lantas menekankan jika sampai saat ini Gibran merupakan Wakil presiden RI. Puan mengatakan belum ada tindak lanjutan di DPR menyikapi posisi Gibran.
"Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, kata dia, Gibran akan dimakzulkan oleh DPR.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Andreas mengatakan usulan banyak pihak terhadap Gibran tidak pernah dihiraukan. Dia menyebut Gibran dan para pendukungnya justru ngotot punya ijazah.
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
Hal serupa juga disampaikan oleh politikus Demokrat Benny K Harman. Ia menyebutkan cara bermartabat bagi Gibran adalah dengan berhenti dari jabatan wakil presiden.
"Dengan merujuk pada Putusan MK dan Putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SLTA Wapres Gibran dan dinamika politik yang berkembang di DPR saat ini memang cara paling bermartabat untuk Wapres adalah menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945," ujar Benny kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
(dwr/gbr)
