Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) mengatakan pemerintah akan mengamati langkah DPR RI dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI.
Menurut Yusril, pemerintah belum bisa banyak berkomentar karena DPR baru kembali bersidang pada, Selasa (10/11/2026) hari ini, setelah menjalani masa reses.
“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” kata Yusril di Jakarta, Selasa, dilansir Antara.
Yusril menyebut langkah DPR berkaitan dengan dua putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Sementara itu, MA mengabulkan kasasi terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Yusril mengatakan putusan MA masih perlu diunggah melalui laman resminya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak tergugat. “Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” ujarnya.
Menurut Yusril, setelah proses hukum administrasi negara selesai, persoalan tersebut akan memasuki ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR. Karena itu, pemerintah tidak akan mencampuri proses yang berlangsung di parlemen.
Sementara itu, Puan Maharani Ketua DPR RI mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses, terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Puan menyebut pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan fraksi, termasuk mengenai mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.
Sebelumnya, Muhammad Khozin Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR menyampaikan bahwa partainya sedang mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan HMP untuk merespons persoalan ijazah Gibran.
Khozin menilai mekanisme tersebut menjadi salah satu opsi untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Wakil Presiden melalui jalur konstitusional. (ant/bil/ham)
