Surabaya, ERANASIONAL.COM – Puluhan orang yang mengatasnamakan Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.
Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.
Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.
“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.
Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.
Selain itu, ia juga menyoroti putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut, sebagaimana disampaikan Ismail, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa batal demi hukum dan tidak sah.
Atas dasar itu, kelompok demonstran menilai dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tidak lagi dapat dijadikan landasan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai pejabat negara, termasuk Wakil Presiden.
Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret foto Gibran yang dibawa ke lokasi demonstrasi.
Ismail bahkan meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang menurutnya terlibat dalam persoalan tersebut.
“Bahkan menurut kami, aparat keamanan justru harus menangkap dia, karena dia telah bersengkokol untuk melakukan kejahatan ketatanegaraan bersama-sama dengan KPU dan juga orang-orang di Dikdasmen,” ujarnya.
Ia menegaskan, demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim bukan menjadi aksi terakhir.
Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 berencana kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
Ismail mengatakan pihaknya siap menggelar demonstrasi secara berkelanjutan, bahkan setiap hari, hingga aspirasi mereka didengar dan proses pemakzulan Gibran dilakukan.
“Ya, kita akan memaksa, akan mengundang banyak orang. Ini kan semua sukarelawan ini, kita enggak anu, iya kan. Kita akan memperbesar apa namanya demo, bahkan mungkin bila perlu tiap hari, sampai kemudian mereka mendengar kita dan kemudian pemakzulan itu dilakukan,” pungkasnya. []
