Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Kedungrong di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah dikelola masyarakat selama lebih dari satu dekade. Warga memiliki kepengurusan, teknisi lokal, dan mekanisme iuran untuk menjaga operasional pembangkit.
Keinginan mengembangkan pembangkit serupa muncul di Padukuhan Paras, Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang, di kabupaten yang sama. Meski seluruh rumah tangga telah menggunakan listrik PLN, warga mengusulkan PLTMH untuk mengurangi pengeluaran listrik.
Usulan tersebut belum memperoleh kepastian pembangunan. Pemerintah daerah masih mensyaratkan kajian teknis dan kesiapan pengelola, sementara anggaran pembangunan belum tersedia pada 2026.
Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Yustina Ika Kurniawati, mengatakan ada lima instalasi mikrohidro yang dipantau pemerintah daerah. Tiga berada di Kulon Progo, yakni Kedungrong, Blumbang, dan Semawung, sedangkan Minggir I serta Minggir II berada di Sleman.
Menurut Ika, Semawung merupakan pembangkit swasta yang bekerja sama dengan PLN. Empat lainnya dibangun Pemda DIY, tetapi baru Kedungrong yang pengelolaannya telah diserahkan kepada masyarakat.
Ika mengatakan pemerintah harus memastikan kelompok pengelola mampu menangani kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan sebelum pembangkit diserahkan. Di Blumbang, pengelolaan masih perlu diperkuat sebelum pemerintah mempertimbangkan penyerahan aset.
“Kalau yang di Kedungrong itu antusiasme nya, mereka mengelola kelompoknya ini dengan rasa kepemilikannya sangat besar,” kata Ika.
Sudah Terjangkau PLN, Warga Tetap Mengusulkan Mikrohidro
Kepala Seksi Ulu-Ulu Kalurahan Banjarasri, Anton Nugroho, mengatakan usulan pembangunan PLTMH telah disampaikan sekitar dua kali. Pengajuan pertama dilakukan sebelum dirinya menjabat, sedangkan pengajuan berikutnya dilakukan setelah kalurahan memperoleh informasi mengenai peluang pembangunan pembangkit.
Sebelum mengajukan proposal, pemerintah kalurahan meminta tanggapan masyarakat.
“Kita kembalikan dulu ke masyarakat kira-kira membutuhkan atau tidak dengan adanya sarana itu bagaimana. Ternyata warga antusias maka kita ajukan proposal,” kata Anton.
Padukuhan Paras memiliki sekitar 96 kepala keluarga dengan mata pencaharian yang didominasi pertanian. Menurut Anton, terdapat aliran air dengan perbedaan ketinggian yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangkit, meski kelayakannya belum dipastikan melalui kajian teknis.
Pembangkit yang diusulkan juga diharapkan melayani sebagian warga Padukuhan Dukuh yang berdekatan. Jumlah rumah yang dapat memperoleh pasokan listrik masih harus dihitung.
Anton memperkirakan sejumlah rumah tangga dengan penggunaan listrik terbatas mengeluarkan Rp30.000–Rp45.000 per bulan. Penggunaan lebih banyak peralatan elektronik dapat meningkatkan biaya menjadi sekitar Rp60.000 atau lebih.
Ia membayangkan listrik mikrohidro digunakan terutama untuk penerangan, sementara peralatan elektronik tetap menggunakan PLN. Dengan pembagian tersebut, ia berharap sebagian pengeluaran listrik warga dapat berkurang.
Ika membenarkan adanya permohonan dari Banjarasri. Menurutnya, pemerintah daerah belum dapat mengalokasikan anggaran pada 2026 karena proses penganggaran sudah berjalan.
Ia memperkirakan pembangunan satu PLTMH beserta instalasi dan jaringan distribusi membutuhkan sekitar Rp1 miliar. Jika pendanaan, perencanaan teknis, dan perizinan tersedia, pembangunannya dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu tahun.
Sebelum pembangunan, diperlukan dokumen perencanaan teknis atau detailed engineering design (DED). Kajian tersebut mencakup pengukuran debit air, penentuan daya pembangkit, dan rancangan jaringan distribusi.
Anton berharap pemerintah terlebih dahulu meninjau lokasi dan mendampingi warga mempersiapkan pengelolaan.
“Yang penting kami minta didampingi dulu sebelum kami benar-benar mandiri,” ujarnya.
Potensi Lokasi Masih Memerlukan Pengujian
Penelitian Andita Dewi Rinaldi dari Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi kandidat lokasi pengembangan mikrohidro pada jaringan irigasi DIY. Penelitian berbasis sistem informasi geografis dan analisis multikriteria tersebut menilai 674 segmen saluran irigasi.
Sebanyak 306 segmen masuk kategori kandidat pengembangan PLTMH. Rinciannya, empat segmen memperoleh rekomendasi tertinggi, 101 direkomendasikan, dan 201 memiliki potensi dengan persyaratan tertentu.
Hasil pemetaan tersebut belum memastikan seluruh kandidat layak dibangun. Kelayakan teknis, kontinuitas debit air, kebutuhan listrik, dampak lingkungan, dan pembiayaan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ika mengatakan tidak semua aliran sungai di DIY memiliki debit dan perbedaan ketinggian yang memadai sepanjang tahun. Pengembangan mikrohidro karena itu lebih banyak diarahkan ke saluran irigasi dengan pasokan relatif stabil, seperti di Kalibawang.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan optimalisasi pembangkit yang sudah dibangun. Salah satunya Blumbang, yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dukungan Pembiayaan Bergantung pada Perencanaan
Beyrra Triasdian dari Trend Asia mengatakan pengembangan energi berbasis komunitas membutuhkan dukungan dalam dokumen perencanaan pemerintah. Menurutnya, keselarasan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan program pemerintah daerah memengaruhi peluang pembiayaan.
“Kalau dia tidak selaras pemerintah daerahnya tidak mengajukan, tidak bilang bahwa, ‘Oh, kami itu energinya adalah A, B, C, D, E,’ dan di situ enggak ada penjelasan bahwa kami ingin dukuh ini, dukuh ini, dukuh ini dikelola dengan PLTMH, akan terlalu sulit nanti dananya untuk turun ke sana,” kata Beyrra melalui perbincangan via zoom.
RUED DIY 2020–2050 memuat program peningkatan survei potensi energi terbarukan pada periode 2020–2025. Dinas PUPESDM ditetapkan sebagai koordinator dengan melibatkan perguruan tinggi.
Dalam dokumen yang sama, sistem Jawa–Madura–Bali (Jamali) diproyeksikan memasok 97,48 persen kebutuhan listrik DIY pada 2025. Listrik energi terbarukan lokal diproyeksikan menyumbang 2,52 persen.
Pada 2050, kontribusi Jamali diproyeksikan sebesar 97,84 persen, sedangkan listrik terbarukan lokal sebesar 2,16 persen. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan realisasi, dan penurunan persentase tidak otomatis berarti produksi listrik terbarukan lokal berkurang.
Ika mengakui kondisi pasokan listrik yang aman dapat membuat daerah kurang terdorong menyiapkan sumber energi sendiri.
“Kita itu jadi leha-leha, jadi terlena. Karena semuanya serba aman. Tetapi kemudian yang kedua secara mitigasi, mitigasi terkait dengan energi, ketahanan energinya, berarti kita harus juga berpikir lebih keras,” ujarnya.
Transisi Energi dan Penerima Manfaatnya
Secara nasional, data dalam RUPTL PLN 2025–2034 menunjukkan batu bara menyumbang sekitar 66,8 persen pembangkitan listrik pada 2024. Kontribusinya meningkat dibandingkan 56,1 persen pada 2015.
Dalam RUPTL tersebut, PLN merencanakan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan sebesar 42,6 gigawatt serta penyimpanan energi sebesar 10,3 gigawatt. Rencana itu juga masih memuat penambahan pembangkit berbahan bakar fosil.
Beyrra menilai perubahan sumber energi perlu disertai perhatian terhadap pengelolaan dan pembagian manfaatnya.
“Kalau kita pakai energi terbarukan aja itu belum tentu berkeadilan juga sebenarnya. Ketika sumber energi terbarukannya dikelola dengan adil, itu yang berkeadilan,” ujarnya.
Menurut Beyrra, pengelolaan langsung oleh masyarakat bukan satu-satunya ukuran keadilan. Komunitas yang belum memiliki kapasitas teknis dapat membutuhkan pendampingan atau pengelolaan bersama.
“Yang jadi penting itu bukan dikelola oleh siapa, tapi untuk siapa. Si pengelolaan energinya itu untuk siapa, menguntungkan siapa.”
Di Kedungrong, warga terlibat dalam kepengurusan, pembayaran iuran, dan penanganan gangguan pembangkit. Kepengurusannya kini dipimpin Sumberini.
Sementara itu, warga Paras masih menunggu tindak lanjut usulan pembangunan. Anton berharap pendampingan dapat dimulai sebelum masyarakat mengambil tanggung jawab mengelola pembangkit secara mandiri.
