JAKARTA, KOMPAS.TV - Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi sorotan di tengah polemik dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan penggunaan hak tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Lantas, apa itu Hak Menyatakan Pendapat DPR, siapa yang bisa mengusulkannya, dan bagaimana mekanisme pengajuannya hingga berpotensi berujung pada pemberhentian presiden atau wakil presiden?
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?Dikutip dari laman resmi DPR RI, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut tercantum dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c UU MD3.
Baca Juga: Bivitri Sebut HMP Pemakzulan Gibran Bisa Segera Dimulai: Putusan Hukum Jelas, Tinggal Proses Politik
DPR dapat menggunakan hak ini untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air maupun dunia internasional.
Selain itu, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dapat digunakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket DPR.
Hak ini juga dapat diajukan apabila terdapat dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
DPR juga dapat menggunakan hak tersebut apabila terdapat dugaan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Syarat Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPRMekanisme pengajuan Hak Menyatakan Pendapat diatur lebih lanjut dalam Pasal 210 UU MD3. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), usulan hak tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
"Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR," bunyi Pasal 210 ayat (1) UU MD3.
Usulan tersebut juga harus dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2), yang sekurang-kurangnya memuat:
1. Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat.
2. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
3. Materi dan bukti yang sah mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Baca Juga: Rencana HMP di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Bakom: Pemerintah Tak Ingin Campuri Urusan Legislatif
Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR.
Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mengatur bahwa rapat paripurna harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus memperoleh persetujuan minimal dua pertiga dari anggota DPR yang hadir.
Setelah memenuhi persyaratan pengajuan, usulan Hak Menyatakan Pendapat disampaikan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kemudian mengumumkan usulan tersebut dalam rapat paripurna.
Selanjutnya, Badan Musyawarah (Bamus) membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada pengusul menjelaskan materi usulannya.
Sebelum memperoleh persetujuan rapat paripurna, pengusul masih diperbolehkan mengubah maupun menarik kembali usulan tersebut.
Apabila jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan berkurang hingga tidak memenuhi batas minimal 25 orang sebelum memasuki pembicaraan tingkat I, harus dilakukan penambahan tanda tangan.
Jika jumlah penanda tangan tetap tidak terpenuhi hingga dua kali masa persidangan, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dinyatakan gugur.
Apa yang Terjadi jika Hak Menyatakan Pendapat Disetujui DPR?Apabila rapat paripurna menyetujui usulan Hak Menyatakan Pendapat, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri atas seluruh unsur fraksi. Pansus bertugas membahas dan menyelidiki materi yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut.
Baca Juga: Legislator PKS soal Polemik Ijazah Gibran: Putusan MK-MA Cukup untuk Hak Menyatakan Pendapat
Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) UU MD3, pansus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk. Selanjutnya, rapat paripurna akan membahas dan mengambil keputusan terhadap laporan pansus.
Jika laporan pansus menyatakan terdapat pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden atau pejabat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 214 ayat (2) UU MD3.
DPR menyampaikan keputusan mengenai Hak Menyatakan Pendapat kepada MK untuk mendapatkan putusan. Keputusan DPR tersebut juga disampaikan kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (5).
Apakah Hak Menyatakan Pendapat Bisa Berujung Pemakzulan?Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu tahapan yang dapat mengarah pada proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Namun, persetujuan DPR terhadap usulan hak tersebut tidak serta-merta membuat pejabat yang bersangkutan diberhentikan.
Proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan putusan MK. Apabila MK memutuskan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan terbukti, DPR dapat menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca Juga: Kata- Kata Demokrat & PKS Soal DPR Proses Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Hak menyatakan pendapat
- Dpr
- hak menyatakan pendapat adalah
- gibran
- ijazah gibran
- gibran rakabuming raka
