Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menilai keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji bukan kerugian negara. Agung mengatakan negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dalam urusan haji khusus.
Hal itu disampaikan Agung Firman Sampurna saat dihadirkan sebagai ahli meringankan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Nah, dalam penyelenggaraan ini, apakah apabila perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan haji khusus ini mendapatkan keuntungan, apakah hasil daripada pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan ini, apakah berdampak kepada keuangan negara sehingga bisa dinilai adanya keuntungan negara atau kerugian negara?" tanya pengacara Yaqut, Dodi S Abdulkadir.
Agung kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan keuntungan PIHK bukan kerugian keuangan negara.
"Jadi negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dengan pemberangkatan haji khusus ini, Pak. Karena apa? Karena keuntungan PIHK itu merupakan hasil kegiatan usaha penyelenggaraan pelayanan haji khusus, bukan kerugian keuangan negara. Jadi penyelenggaraan haji khusus tidak ada hubungannya, tidak ada dampaknya, baik terkait dengan penurunan aset maupun peningkatan kewajiban dari negara yang dapat diidentifikasi dalam laporan keuangan," kata Agung.
(mib/haf)
