Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden (Wapres) RI.
Dorongan itu disampaikannya dengan membawa kertas bertuliskan “Mas Gibran mundur atau Dimundurkan” di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Yanuar mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpunnya selama masa reses.
Menurut Yanuar, sejumlah konstituen menginginkan Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
“Konstituen saya juga menyatakan bahwa keinginan mereka Wapres ini untuk mundur, atau kalau tidak berkenan ya harus dimundurkan melalui proses yang konstitusional,” kata Yanuar ketika mengudara di Radio Suara Surabaya, Selasa siang.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan agenda khusus PKS, melainkan hak setiap anggota DPR untuk mengusulkan maupun menyampaikan pendapat kepada pimpinan lembaga legislatif.
Yanuar beralasan, DPR perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut penafsirannya berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Ia menyinggung keterangan dalam putusan MA dan MK mengenai dokumen serta ijazah pendidikan Gibran.
Menurut Yanuar, persoalan tersebut perlu dikaji dengan mengacu pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua pasal itu mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Ia mengungkapkan, anggota DPR yang menyampaikan usulan tersebut berasal dari lebih dari empat fraksi. Meski demikian, Yanuar enggan menyebutkan fraksi-fraksi lain dan menyerahkan informasi tersebut kepada masing-masing fraksi.
“Kami berharap apa yang hari ini kami sampaikan di DPR kepada pimpinan, ini ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi. Untuk kemudian ini menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR RI,” ujarnya.
Yanuar menjelaskan, apabila usulan tersebut berlanjut menjadi hak menyatakan pendapat DPR, proses berikutnya akan melibatkan Mahkamah Konstitusi.
Setelah MK memberikan putusan, DPR dapat meneruskan proses kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam mekanismenya, ia menyebut pengajuan hak menyatakan pendapat harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Usulan juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Sementara itu, untuk pengambilan keputusan pemberhentian di MPR, Yanuar menyebut sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Terkait kabar Gibran disebut-sebut akan mengundurkan diri, Yanuar menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pribadi wakil presiden. Namun, ia berharap persoalan itu segera mendapat kepastian.
“Itu kan domainnya beliau. Kita berharap lebih cepat lebih baik,” katanya.
Ia memastikan anggota DPR yang mendorong usulan tersebut akan tetap mengawal proses dan membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain.
Menurut Yanuar, DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
Yanuar juga berharap pimpinan DPR segera merespons usulan itu agar dapat diagendakan dalam rapat paripurna. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi diharapkan menyampaikan pandangan sebelum DPR mengambil kesimpulan.
“Kami tidak mau terlalu lama membicarakan hal yang sebenarnya sudah sangat jelas. Sehingga banyak agenda lain, tentang tenaga kerja, ketimpangan sosial, tentang pendidikan yang harus diselesaikan. Kami ingin move on segera,” tuturnya. (saf/ipg)
