Andi Azwan Minta DPR Tak Didesak soal Pemakzulan Gibran: Jangan untuk Kepentingan Pribadi

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, dalam wawancara di Solo, Sabtu (31/10/2026). Azwan berpendapat Gibran tetap sah menjabat sebagai Wakil Presiden meski MA membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA miliknya, lantaran sudah cukup mengantongi ijazah S1. (Sumber: Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Militan 08 Gibran Nusantara Andi Azwan meminta DPR dan aparat penegak hukum tidak mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Andi, proses pemakzulan merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus diserahkan kepada lembaga terkait.

Ia meminta agar proses tersebut tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Janganlah mendesak-desak ya DPR, aparat penegak hukum, dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka atau golongan-golongan mereka," ujar Andi dalam tayangan KompasTV, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat yang Ramai Dibicarakan usai Polemik Ijazah Gibran?

Minta DPR Lihat Aspirasi Masyarakat

Andi mengatakan, proses konstitusional yang berlangsung di DPR perlu diserahkan kepada para anggota dewan untuk dipertimbangkan secara menyeluruh.

Ia menilai anggota DPR memiliki kemampuan untuk melihat berbagai aspek dalam menyikapi wacana pemakzulan, termasuk memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia.

"Kalau proses konstitusi yang berlangsung di DPR, ya kita serahkan kepada mereka dan saya rasa mereka juga bisa melihat secara helikopter view, dan melihat juga bagaimana perasaan kebatinan," ujar Andi.

Baca Juga: Rencana HMP di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Bakom: Pemerintah Tak Ingin Campuri Urusan Legislatif

Duga Ada Target Politik di Balik Pemakzulan

Lebih lanjut, Andi menduga wacana pemakzulan Gibran dibangun oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan politik.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan target pergantian posisi wakil presiden pada 2026.

Menurut Andi, pihak-pihak tersebut diduga ingin mengganti Gibran dengan sosok yang mereka dukung.

Meski demikian, ia mengatakan tetap menyerahkan proses yang berlangsung kepada mekanisme konstitusional dan meminta DPR mempertimbangkan persoalan tersebut secara matang.

"Ini adalah proses politik yang dibangun oleh pihak-pihak mereka untuk melakukan suatu yang namanya pemakzulan itu," ucapnya.

"Karena memang target mereka ini menurut dugaan kami 2026 ini ingin mengganti Mas Gibran dengan jagoan mereka itu."

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV