HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran tersebut memang berlangsung pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya dinamika politik akibat polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, persoalan yang berkaitan dengan putusan MA dan MK menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan kedua pejabat negara tersebut.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkapnya.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran agar polemik yang tengah berkembang dapat disikapi melalui jalur hukum.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Ia menambahkan, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” lanjutnya.
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika tekanan politik di DPR terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden semakin menguat.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi sebelumnya telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai tindak lanjut atas polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi objek putusan MA dan MK.
Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai persoalan dokumen pendidikannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S-1) di Singapura sehingga mempertanyakan anggapan yang meragukan kelulusan SMA-nya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026). (*)
