Hampir 50 anggota DPR dari sejumlah fraksi telah menandatangani persetujuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut kini telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Lantas, apa itu Hak Menyatakan Pendapat, apa saja syarat pengajuannya, dan bagaimana mekanisme yang harus dilalui?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap persoalan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hak ini menjadi salah satu instrumen bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Dasar hukum Hak Menyatakan Pendapat tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, yaitu:
1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atay Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Syarat Pengajuan Hak Menyatakan PendapatUntuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi anggota DPR.
Berdasarkan ketentuan UU MD3, usulan penggunaan hak tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat paripurna yang mengambil keputusan mengenai usulan HMP harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Apabila usulan tersebut diterima dalam rapat paripurna, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang keanggotaannya terdiri dari seluruh fraksi di DPR. Pansus kemudian bertugas membahas dan mengkaji persoalan yang menjadi dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, setelah menyelesaikan pembahasan, pansus akan menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam rapat tersebut, anggota DPR akan menentukan apakah laporan pansus dapat diterima atau ditolak.
Apabila laporan pansus ditolak oleh rapat paripurna, proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
Sebaliknya, apabila laporan pansus disetujui, DPR akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan substansi persoalan yang dibahas. Ketentuan mengenai tindak lanjut ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3.
Mekanisme HMP hingga Pemberhentian Presiden atau Wakil PresidenTindak lanjut penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bergantung pada alasan yang mendasari pengajuannya.
Apabila HMP berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah.
Namun, mekanismenya berbeda apabila laporan pansus menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden, perbuatan tercela, atau tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam kondisi tersebut, DPR dapat meneruskan persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan. MK kemudian akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Mahkamah akan menentukan apakah pendapat DPR terbukti atau tidak berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Sebaliknya, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat dilanjutkan.
Hampir 50 Anggota DPR Ajukan HMP Terkait Ijazah GibranKetua DPP PKS Mardani Ali Sera memastikan partainya terus mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut hampir 50 anggota DPR lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan penggunaan hak tersebut. Surat pengajuan itu, kata Mardani, juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Hampir 50 (anggota). Surat sudah disampaikan ke pimpinannya,” kata Mardani.
Mardani juga menyebut dukungan terhadap pengajuan HMP tidak hanya berasal dari PKS. Ia memperkirakan mayoritas fraksi di DPR telah menjalin komunikasi terkait penggunaan hak tersebut.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Namun, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota DPR.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan serta masukan yang telah dihimpun melalui fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), dan anggota DPR selama masa reses.
Ia menyebut pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut terkait usulan HMP.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” lanjut Puan.
