JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Niat tersebut disampaikan Wapres Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, mengungkap pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di Jakarta, Selasa pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Merespons keinginan Gibran untuk mengundurkan diri, lanjut Prasetyo, Presiden tidak menolak. Presiden justru memberikan sejumlah saran.
Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Di sisi lain, Gibran juga meminta waktu untuk diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang ia miliki. Pembuktian itu bakal dilakukan dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan, Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, Prabowo mempersilakan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA melalui proses di PTUN. Presiden juga tidak memberikan tenggat waktu dalam penyelesaian proses itu.
Berkenaan proses yang terjadi di DPR, Prasetyo menuturkan, itu adalah proses politik yang harus sama-sama dihormati. ”Karena ada hak-hak yang dimiliki DPR maupun anggota DPR, yang hari ini ramai dibicarakan adalah penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” kata Prasetyo.
Berdasar pantauan Kompas, pada pukul 11.16 WIB, mobil berplat RI 1 tampak melintas diiringi dengan penjagaan yang padat di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Di antaranya, di barisan depan terjejer tiga mobil jeep dan beberapa motor di bagian belakang. Selain itu, juga terdapat beberapa rombongan dengan penjagaan serupa di belakangnya.
Secara terpisah, sebelumnya, di Senayan digelar Rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Anggota yang hadir sebanyak 414, dengan 11 di antaranya izin dari total 580 anggota DPR.
Rapat paripurna tersebut beragenda tunggal, yakni pidato pembukaan masa sidang DPR dari Ketua DPR Puan Maharani. Pidato berlangsung sekitar 10 menit. Setelah pidato usai, tidak ada pengajuan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR. Tidak ada pula interupsi dari anggota DPR, termasuk terkait rencana pemakzulan Wapres Gibran.
Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lain, yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Puan menambahkan, berkaca peristiwa tersebut, menjadi pembelajaran soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja dengan profesional.
”Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” ujar Puan.
Seusai rapat paripurna, Puan Maharani menyebut sudah menerima laporan dari sejumlah anggota DPR yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapat atas kasus ijazah SMA yang melibatkan Wapres. Ia pun berjanji DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan DPR pada Selasa ini.
”Bagaimana, siapa, apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kami taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan.
