Istana Kepresidenan menghormati proses politik di DPR terkait pengajuan hak menyatakan pendapat yang dikaitkan dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang harus dihormati, termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui mekanisme parlemen.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati penggunaan hak DPR untuk pemakzulan Gibran.
“Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk menyampaikan pendapatan ya gitu. Nah, kami tentu saja menghormati,” ujarnya.
Di sisi lain, Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelas Prasetyo.
Namun, Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” pungkasnya.
