Bagaimana Prosedur Wakil Presiden Mengundurkan Diri? Ini Mekanismenya Sesuai UUD 1945

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Kabar pengunduran diri itu disampaikan dalam pertemuan Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden Prabowo Subiannto pada Selasa, 10 November 2026.

"Beliau menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkama Konstitusi maupun Mahkama Agung." ujar Prasetyo.

BACA JUGA:Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur, Gimana Nasib Wapres Selanjutnya?

Lebh lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo Subianto tidak menolak pengunduran diri wakilnya Gibran.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," sambungnya.

Di tengah polemik yang berkembang saat ini, perlu diketahui bahwa pengunduran diri wakil presiden tertuang dalam Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945.

Lantas bagaimana mekanisme pengunduran Wakil Presiden Republik Indonesia? Simak pembahasannya berikut ini.

BACA JUGA:Gibran Ajukan Pengunduran Diri, Prabowo Masih Menahan: Buktikan Keabsahan Dokumen!

Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden sesuai UUD 1945

Mekanisme pengunduran diri mengacu dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan atau penolakan parlemen.

Pengunduran diri Wakil Presiden tidak mensyaratkan persetujuan parlemen karena mandat kekuasaan eksekutif diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). 

Oleh karena itu, keputusan untuk mundur merupakan hak pribadi pejabat yang bersangkutan.

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Istana Benarkan Gibran Berniat Mundur, Ajukan Surat Pengunduran Diri

Berbeda dengan kepala daerah, pengunduran diri perlu pengesahan lewat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri.