Konon, 50 Anggota DPR Teken Surat Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 50 legislator telah menandatangani surat usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. 

"Hampir 50," kata legislator dari fraksi PKS itu kepada awak media, Selasa (10/11).

BACA JUGA: Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Mardani menuturkan legislator yang menandatangani berasal dari lintas fraksi dan surat telah disampaikan ke pimpinan masing-masing partai.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," ujarnya.

BACA JUGA: Temui Prabowo Pagi Tadi, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri dari Wapres RI

Mardani mengaku bersyukur banyak rekan dari berbagai partai tetap bersemangat menggunakan HMP terkait ijazah Gibran. 

"Ada yang WhatsApp saya, Mas, saya ikut, Mas. Siap," kata dia menirukan isi chat dengan seorang legislator. 

BACA JUGA: Ijazah Gibran Menjadi Ujian Sejarah Indonesia

Mardani menghitung sebanyak 12 legislator yang menekan surat usulan HMP dan sisanya dari fraksi lain.

Dia mengatakan bukti banyaknya legislator mengusulkan HMP sebagai tanda DPR mendengarkan suara rakyat.

"Intinya semua insyaallah mendengarkan, bahwa keputusan MK diperkuat oleh keputusan MA, fakta yuridis yang harus ditindaklanjuti oleh proses politik," ujarnya.

Polemik ijazah Gibran mengemuka setelah muncul pertimbangan MK terhadap putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Polemik ijazah Gibran makin menguat setelah muncul putusan MA nomor 742/K/TUN/2026 terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

MA dalam putusan mengabulkan petitum pemohon yang satu di antaranya meminta suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan DPR Terima Surat Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Mentan Amran pastikan perkuat tata niaga untuk lindungi peternak lokal
• 14 jam laluantaranews.com
thumb
AIM ASEAN-Kaizen Collaborative Impact Dorong Pelaku UMKM Indonesia Timur Manfaatkan AI Kembangkan Usaha
• 11 jam laluharianfajar
thumb
Hari Pertama, Tim Sepatu Roda Kota Bekasi Raih Tiga Emas Porprov Jabar 2026
• 2 jam lalurepublika.co.id
thumb
Pemkot dan DPRD Kota Surabaya Tetapkan APBD 2027 Rp12,9 T
• 56 menit lalusuarasurabaya.net
thumb
Harga Chip Naik, Industri Elektronik RI Terancam Tertekan
• 23 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.