Prabowo Subianto Presiden, tadi pagi, Selasa (10/11/2026), melakukan pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029.
Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), sore hari ini, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Mensesneg menjelaskan, Prabowo Presiden pada prinsipnya tidak menolak permohonan mundur Gibran. Lalu, Kepala Negara memberikan saran-saran sebelum Gibran benar-benar melepas jabatannya.
Kemudian, Prasetyo bilang, Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah untuk mendaftar sebagai calon Wakil Presiden di Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Bapak Wakil Presiden menyatakan eh niatan untuk eh mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberikesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya Menseneg.
Prasetyo Hadi Mensesneg memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Farid suarasurabaya.netSebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.
Kemudian, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 secara resmi mengabulkan gugatan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.
Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai polisik menjalankan hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.(rid/ipg)
