Yogyakarta: Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menjatuhkan sejumlah sanksi kepada belasan orang yang diduga melakukan pendakian di kawasan lereng Gunung Merapi pada akhir Oktober 2026. Sanksi diberikan setelah mereka menjalani pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak pengelola kawasan konservasi.
Salah satu sanksi yang dijatuhkan ialah larangan melakukan pendakian di kawasan konservasi selama tiga tahun. Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo menyampaikan keputusan tersebut pada Selasa, 10 November 2026.
"Dimasukkan daftar hitam/black list pendaki untuk aktivitas pendakian gunung yang berada di Kawasan Konservasi selama 3 tahun," kata Kepala Balai TNGM, Tutut Heri Wibowo pada Selasa, 10 November 2026.
Selain masuk daftar hitam, para pelanggar diwajibkan mengikuti kegiatan di kawasan konservasi TNGM sebanyak 48 kali. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Resor Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Kemalang, tepatnya di Objek Wisata Deles Indah.
Mereka juga harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadi. Unggahan tersebut wajib dipertahankan selama sekurang-kurangnya satu bulan.
Baca Juga :
BPBD Sleman Waspadai Banjir Bandang di Lereng Merapi
"Mereka juga diminta bersedia membuat pernyataan permohonan maaf terhadap pelanggaran yang dibuatnya dan mengunggah di akun media sosialnya sendiri untuk tidak dihapus minimal selama 1 bulan," kata dia.
Balai TNGM akan memantau unggahan permintaan maaf tersebut selama 30 hari sesuai kesepakatan dengan para pelanggar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketentuan yang telah disepakati dijalankan.
Sanksi lainnya berupa kewajiban menyebarluaskan informasi mengenai penutupan jalur pendakian Gunung Merapi. Larangan pendakian tersebut merujuk pada pernyataan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Nomor S.01/T.36/TU/HMS/01.08/06/2026 tertanggal 29 Juni 2026. Pelarangan aktivitas pendakian diberlakukan karena status Gunung Merapi berada pada tingkat Siaga.
Gunung Merapi menunjukkan aktivitas vulkanik berupa guguran lava pijar. (Metro TV/ Lorien Nurajay Oxa)
"Mereka juga diminta terlibat kampanye konservasi di akun media sosialnya sendiri secara berkala setiap minggu satu unggahan dan tidak untuk dihapus minimal selama 6 bulan. Pengecekan akan dilakukan oleh pihak Balai TNGM," ucap Heri Wibowo.
Heri menambahkan, belasan orang tersebut juga diwajibkan melapor ke kantor Balai TNGM setiap pekan selama satu bulan. Dalam laporan itu, mereka harus menyampaikan hasil unggahan serta jumlah akun yang terdampak dari publikasi tersebut.
Selain itu, video permintaan maaf para pelanggar direncanakan turut dipublikasikan melalui akun media sosial resmi TNGM.
