Jakarta, VIVA - Aktivitas demonstrasi di kawasan pusat Jakarta mulai berdampak pada layanan transportasi umum. Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian sejumlah rute bus imbas penutupan jalan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (10/11/26).
Sedikitnya lima rute Transjakarta, yakni 6A, 6B, 1A, 2A, dan 2, tidak melayani pemberhentian di Halte Balai Kota. Penyesuaian tersebut mulai diberlakukan sejak pukul 15.30 WIB.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan perubahan layanan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi lalu lintas akibat aksi penyampaian pendapat di kawasan tersebut.
Adapun rute 6B melayani perjalanan Ragunan-Balai Kota via Semanggi, sedangkan rute 6A melayani Ragunan-Balai Kota via Kuningan. Sementara rute 1A menghubungkan Balai Kota dengan Pantai Maju.
Tak hanya itu, dua rute lainnya, yakni 2A dengan tujuan Pulogadung 1-Rawa Buaya dan rute 2 tujuan Pulogadung 1-Monas, juga mengalami penyesuaian. Kedua rute tersebut tidak berhenti di Halte Balai Kota maupun Halte Gambir 2 arah Pulogadung.
Sementara itu, rute 1P yang melayani perjalanan Senen-Blok M juga tidak berhenti di sejumlah titik, mulai dari perhentian IRTI Monas hingga Bus Stop Gambir 2.
Transjakarta meminta pelanggan memperhatikan perubahan layanan tersebut agar dapat menyesuaikan perjalanan dan tidak terkendala saat menggunakan transportasi umum.
"Pelanggan diimbau untuk menyesuaikan perjalanan, dan selalu memperbarui informasi melalui aplikasi TJ: Transjakarta dan sosial media Transjakarta," kata Ayu.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatur kepadatan kendaraan akibat rangkaian aksi demonstrasi di sejumlah wilayah ibu kota.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 510 personel untuk mengatur lalu lintas. Petugas disiagakan mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan penyampaian pendapat selesai.
Dishub DKI turut menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan Monas dan Tugu Tani, Bundaran HI, serta sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Namun, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan secara permanen. Rekayasa jalan bersifat situasional dan menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan. (Ant)
