jpnn.com, JAKARTA - Kesaksian di sidang perkara Febrie Adriansyah tak mengungkap adanya unsur pemerasan dalam pembayaran Rp3 miliar kepada kantor hukum DR Law Firm.
Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai, fakta persidangan justru menunjukkan transaksi antara PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) dan DR Law Firm merupakan hubungan kontraktual profesional.
BACA JUGA: Boboho Ungkap Pembicaraan dengan Om Febrie Adriansyah
"Kalau kami telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Sebelumnya, Legal Manager PT SMART, Eky Pratama, mengungkapkan perusahaan membayar honorarium Rp 3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).
BACA JUGA: Ferry Boboho Ungkap Cerita soal Febrie Adriansyah Minta Rp50 M dari Tan Kian
Pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Sebesar Rp 1 miliar untuk pendampingan pada tahap penyelidikan dan Rp 2 miliar saat perkara naik ke tingkat penyidikan.
Pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Pengamat Pertanyakan Perlindungan LPSK untuk Ferry Yanto di Kasus Febrie Adriansyah
Yanuar mengatakan, unsur pemerasan dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dibuktikan melalui tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum.
Menurut dia, besarnya nilai transaksi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana pemerasan.
"Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," ujarnya.
Dia juga menyoroti tidak adanya keterangan saksi yang menyebut pembayaran tersebut dilakukan karena intimidasi atau tekanan dari Febrie Adriansyah.
Meski demikian, Yanuar mengingatkan perusahaan tetap harus memastikan penggunaan anggaran jasa hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya," tutur Yanuar. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
